Jadi Lurah Butuh Rp200 Juta, Dukuh Bantul Tak Tertarik Nyalon

Harianjogja.com, BANTUL--Para dukuh atau kepala dusun di Bantul banyak yang tidak tertarik untuk ikut dalam bursa calon lurah desa dalam pemilihan lurah desa (pilurdes) serentak. Alasannya biaya kampanye cukup tinggi, sementara kesejahteraan lurah minim. Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu) Bantul Sulistiyo Atmojo memprediksi tidak banyak warga lokal yang mencalonkan diri menjadi lurah karena tidak memiliki dana yang cukup, bahkan di desanya sendiri Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis diprediksi hanya ada calon tunggal dalam pilurdes serentak tahun ini.

"Dukuh yang menjadi bagian dari pamong desa juga kemungkinan banyak tidak tertarik untuk ikut," kata dia, Kamis (10/5/2018).
Sulistiyo mengatakan untuk menjadi lurah setidaknya membutuhkan Rp200 juta-Rp300 juta sebagai biaya kampanye, seperti yang selama ini terjadi. Sementara jabatan lurah hanya enam tahun dengan gaji bulanan Rp2,6 juta, sedangkan penghasilan dari garapan tanah bengkok tidak menentu. Dengan kondisi tersebut, lurah terpilih akan sulit mengembalikan modal kampanye.

Ia memahami sebagian masyarakat Bantul masih butuh pendidikan politik dalam memilih calon pemimpin. Sulistyo khawatir dengan kondisi saat ini, para lurah di Bantul nanti akan dikuasai oleh orang-orang yang berduit tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakatnya. Terlebih saat ini bakal calon lurah tidak hanya dari warga Bantul, melainkan warga luar daerah juga boleh ikut.
"Jangan sampai nanti ada pengusaha yang membiayai calon dengan meneken kontrak politik untuk menggeruk sumber daya alam di Bantul melalui peraturan desa," ucap Sulistiyo.

Senada diungkapkan Dukuh Plesetan, Srimulyo, Piyungan, Suprihanto. Ia mengatakan jabatan lurah di Bantul yang hanya enam tahun terlalu singkat. Semestinya, kata dia, jabatan lurah dengan penghasilan tetap tidak seberapa itu, bisa diperpanjang. "Jabatan lurah itu langsung bersentuhan dengan masyarakat, terlalu singkat kalau cuma enam tahun," kata dia.

Pilurdes serentak di Bantul tahun ini akan diselenggarakan pada Oktober mendatang di 30 desa. Ke-30 desa tersebut masa jabatan lurahnya akan berakhir pada Juni-Juli mendatang. Untuk tahapan pilurdes akan dimulai Mei ini dengan pembentukan panitia pilurdes di masing-masing desa.

Jumlah desa di Bantul sebanyak 75 desa. Sebanyak 22 desa sudah menyelenggarakan pilurdes serentak pada 2016 lalu. Tahun ini 30 desa dan sisanya akan menggelar pilurdes pada 2020 mendatang.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah, Kabupaten Bantul Jazim Azis mengatakan pilurdes serentak tahun ini bakal ramai, karena bakal calon lurah tidak dibatasi domisili Bantul, melainkan warga luar daerah juga dibolehkan ikut.

Selain itu, pilurdes tahun ini juga berbarengan dengan masa persiapan Pemilu 2019 mendatang.
Pihaknya mewaspadai kemungkinan gesesak dalam pilurdes. "Kami sudah memetakan potensi gesekan untuk mengantisipasi agar jangan sampai pilurdes menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Jazim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.