KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Halte portable Trans Jogja./JIBI
Harianjogja.com, JOGJA- Halte Trans Jogja yang tersebar di berbagai titik di dIY ternyata belum ramah difabel. Pemicu utama adalah ruang trotoar yang tidak ideal.
Dari 112 halte permanen dan 80 halte portabel, hanya tiga halte yang dinilai ramah dengan difabel.
Akibatnya kerap muncul protes dari kalangan Difabel terhadap Dinas Perhubungan DIY selaku lembaga yang menangani persoalan halte Trans Jogja. Kepala UPT Trans Jogja Sumariyoto mengatakan banyak laporan mengenai kondisi halte yang tidak ramah difabel. Namun kendala yang terjadi di lapangan adalah kurangnya space untuk mewujudkan halte yang ramah difabel.
"Masalahnya space dari trotoar itu yang ada kendala, seperti tanaman, taman pot, tiang listrik dan telepon, bahkan tidak semua trotoar ideal, dan tidak semua jalan difasilitasi trotoar," kata sumaryoto, Selasa (15/5/2018).
Alhasil, upaya memenuhi hak para warga difabel menemui kendala. Selain itu kata dia keberadaan pedagang serta parkir kendaraan di sekitar trotoar juga menjadi persoalan.
Dijelaskannya, untuk membangun fasilitas ramah difabel teruma pengguna kursi roda, dibutuhkan ram di sisi pintu masuk dan keluar halte. Namun karena terbatasnya ruang, menyebabkan fasilitas tersebut tidak bisa dibangun.
"Kayaknya agak susah spacenya, kecuali kami punya lahan sendiri," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Penyintas KDRT di Salatiga memilih bercerai demi anak setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan kini bekerja di luar negeri.
Bus sekolah Gunungkidul kembali melayani antar jemput sejak 7 September setelah Pemkab menyiapkan tambahan anggaran Rp270 juta.
Cidro Asmoro tayang 8 Oktober di bioskop. Film ini membawa konsep Jawanisasi Modern dengan musik, drama dan komedi.
Menhub Dudy Purwagandhi menyebut aturan impor KRL merupakan kewenangan Kemendag dan KAI belum mengajukan usulan resmi.
WIG 2026 resmi dibuka di Solo. Solo dan Jogja menjadi pusat rangkaian untuk membawa gastronomi Indonesia menuju pengakuan global.