Mensos Ingatkan Pendamping PKH Jangan Terlibat Politik

Harianjogja.com,JOGJA- Menteri Sosial Idrus Marham mengingatkan agar para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terlibat politik praktis. Jika terbukti terlibat, Idrus berjanji akan memberikan sanksi tegas.

Hingga kini, katanya, ada beberapa pendamping PKH yang dilaporkan terlibat politik praktis saat Pilkada. Pihaknya masih mendalami laporan tersebut. Jika masih ditemukan pendamping PKH yang terlibat politik praktis saat Pilkada, maka Kemensos akan memberikan SP (surat peringatan) 1, SP 2 dan berikutnya.

"Belum terbukti. Tapi kalau ada yang terbukti pasti akan diberikan sanksi," katanya kepada wartawan, saat Bimbingan Pemantapan SDM Pelaksana PKH Tahun 2018 di Hotel Grand Mercure Jogja, Selasa (29/5/2018).

Peringatan itu disampaikan Idrus agar para pendamping PKH tidak membawa kepentingan politik saat melakukan pendampingan. Kemensos, katanya memiliki hak untuk memberikan sanksi karena surat pengangkatan pendamping PKH dikeluarkan oleh Kemensos dan bukan dibuat oleh pemerintah daerah.

"Mereka juga menandatangani pakta integritas dari Kementerian Sosial. Pendamping PKH harus sesuai tugas dan kewajibannya termasuk netral saat bekerja di tahun politik ini," katanya.

Berdasarkan data Kemensos, jumlah warga penerima manfaat PKH saat ini tercatat sekitar 10 juta keluarga atau sekitar 40 juta jiwa. Setiap pendamping PKH mendampingi beberapa keluarga penerima manfaat yang jumlahnya berbeda-beda di masing-masing daerah.

"Ada yang mendampingi 200 keluarga tiap daerah, berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing daerah," kata Idrus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.