Suasana sepi damai hari di Puncak Ngepoh yang belum banyak dikunjungi wisatawan, Jumat (4/5/2018). /Harian Jogja-Beny Prasetya
Harianjogja.com, WATES—Badan Otorita Borobudur (BOB) meminta Pemkab Kulonprogo mempertimbangan hukum permintaan dan penawaran dalam membangun destinasi wisata. Selain itu, hendaknya tiap destinasi wisata memberikan efek berlapis (multiplier effect) kepada masyarakat sekitarnya.
Direktur Utama BOB, Indah Juanita, menuturkan destinasi wisata di Kulonprogo harus dijaga, jangan sampai jumlahnya over supply. Selain itu perlu dilakukan pengendalian dengan cara melihat kesesuaian destinasi di dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR). Karena apabila berlebihan, akan menyebabkan turunnya kualitas destinasi wisata itu sendiri. Efek ikutan selanjutnya, destinasi menjadi tidak laku. "Harus dibikin yang baik. Tidak boleh terlalu membabi buta, harus menyesuaikan kebutuhan," kata Indah seusai audiensi dengan Pemkab Kulonprogo, Jumat (8/6/2018).
Menurut dia, destinasi tumbuh hanya karena kecantikan panorama, maka destinasi wisata berumur pendek. Hal lain yang perlu diperhatikan bukan hanya perihal kunjungan, melainkan juga efek berlapis yang ditimbulkan. Karena percuma saja sebuah destinasi yang didatangi ramai dan murah, namun tak memberikan pendapatan bagi masyarakat.
"Kunjungan berulang tapi belanja sedikit, ya sedikit juga manfaatnya, hanya mendapat [pendapatan] tiket saja. Kalau ada yang bisa diproduksi [masyarakat], turis yang datang lebih berkualitas, daya beli baik, tentu akan menyenangkan untuk masyarakat di situ," katanya.
Indah menambahkan, BOB yang berada di ujung perbatasan antara Kulonprogo, Magelang dan Purworejo berharap ada sinkronisasi RDTR dan RTRW milik tiga kabupaten tersebut. Walaupun belum ada pembahasan, termasuk konsep Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang masih dalam tahap studi, BOB berniat memajukan seluruh daerah di Jawa Tengah dan DIY lewat pengembangan kepariwisataan.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh BOB mengenai pentingnya integrasi antara apa yang diinginkan BOB dengan yang sudah dirintis Kulonprogo, serta disetujui oleh Gubernur DIY. Selain itu ia juga berharap agar destinasi wisata tidak hanya mengandalkan panorama, tetapi juga memunculkan beragam keunikan yang bisa digali oleh masyarakat lokal setempat.
Beberapa destinasi di Perbukitan Menoreh banyak yang hanya mengandalkan panorama. Maka pertumbuhan destinasi perlu dikendalikan dengan kemampuan menunjukkan potensi budaya atau materi lain yang menarik. "Misalnya Gunung Gajah mau berkembang boleh, misalnya merintis integrasi dengan penggunaan teknologi. Misalnya ada kereta layang dari sana ke Waduk Sermo," kata dia.
Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo, Niken Probo Laras, menyatakan jajarannya mendapat tugas menyiapkan desa wisata, menyiapkan pendataan destinasi yang telah memberikan efek berlapis, menyiapkan penilaian destinasi terbanyak yang harus diamati perkembangannya, serta menyiapkan keterpaduan dengan smart city serta menyiapkan status dan kondisi jalan.
Kendati demikian, Niken tidak akan berbuat banyak untuk mengendalikan destinasi wisata yang muncul di Kulonprogo. Selain mengarahkan pengajuan izin pendirian destinasi, untuk terlebih dahulu melihat kesesuaiannya dengan RTRW dan RDTR. "Membuat destinasi itu minat masyarakat, biarlah seleksi alam. Kalau mereka berhasil mewujudkan yang terbaik, profesional dan mampu bersaing dengan yang lain, ya biarkan saja. Kalau harus melarang ya tidak mungkin," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.