Satu PNS Mantan Terpidana Korupsi di Kulonprogo Masih Aktif
Semenjak ditetapkannya Undang-undang Tipikor tahun 2009, Kulonprogo memiliki tiga kasus korupsi di lingkungan pegawai negeri sipil. Ketiga kasus tersebut terjadi di tahun 2013 dan 2014.
Warga Dusun Plampang I mengisi ember dengan air keruh yang menjadi penopang kebutuhan harian mereka, Jumat (13/7/2018).Harian Jogja-Beny Prasetya
Harianjogja.com, KULONPROGO—Bencana kekeringan yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Kulonprogo terus meluas. Jumlah keluarga terdampak yang sebelumnya terdata sebanyak 1.200 kepala keluarga (KK), kini bertambah menjadi 1.370 KK. Tiga desa di Kecamatan Kokap kini mengalami kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih. Bahkan demi mencukupi kebutuhan, warga terpaksa memanfaatkan air yang keruh.
Camat Kokap, Warsidi, mengatakan jajarannya terus mendata jumlah keluarga yang membutuhkan pasokan air bersih. "Sekitar 170 kepala keluarga di Desa Hargowilis, Kalirejo dan Hargotirto mulai kekurangan air bersih," katanya saat dikonfirmasi Jumat (13/7/2018).
Menurut Warsidi, di Desa Kalirejo terdapat 110 KK yang terdampak kekeringan. Ratusan kepala keluarga itu tersebar di sejumlah dusun seperti Dusun Plampang I, Plampang II, dan Plampang III. Sedangkan di Desa Hargowilis kekeringan melanda Dusun Clapar I, Clapar II, dan Clapar III. "Jumlahnya 19 KK di Dusun Clapar I, 21 KK di Dusun Clapar II, dan 20 KK di Dusun Clapar III. Kami terus mendata jumlah warga yang kekurangan air bersih, termasuk di Desa Kalirejo yang diperkirakan mencapai 110 KK," katanya.
Supardiyo, warga Desa Hargotirto menyatakan saat ini sumur miliknya telah kering. Beruntung dia masih bisa mendapatkan pasokan air bersih dari PDAM yang mengambil air dari Waduk Sermo. "Jaringan PDAM terpasang sejak dua tahun lalu, tetapi sering mati, katanya giliran dengan wilayah lain," katanya.
Hingga saat ini, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dikembangkan oleh Pemkab Kulonprogo dengan membangun sumur bor, alat penyedot air, dan tangki penampung belum bisa digunakan secara optimal. Di Dusun Plampang I, pasokan air dari Pamsimas tidak bisa maksimal lantaran kapasitas tangki penampungan terlalu kecil.
Menurut Kepala Dusun Plampang I, Sarman, warganya yang berjumlah 230 KK belum bisa menikmati bantuan dari Pemkab Kulonprogo. Hal itu terjadi lantaran jumlah kebutuhan air warga dan tangki tidak seimbang. "Pernah sekali mencoba menyedot air sambil dibuka tandonnya, ternyata tandon tidak pernah bisa penuh, mesin penyedot terus menerus menyala sehingga bikin boros," katanya.
Untuk mencukupi kebutuhan, Sarman mengaku pihaknya memberlakukan buka tutup saluran tandon. Selain itu warga juga memodifikasi pipa air dengan cara ditanam. "Pipa ditanam di dalam tanah agar tidak mudah rusak. Kami juga memungut uang kepada warga untuk biaya membeli pulsa listrik mesin pompa penyedot air," katanya. Saat ini warga Plampang mengandalkan sebuah sumur untuk mencukupi kebutuhan. Warga juga mencari air di sekitar sungai dan mencari rembesan air di dinding jurang. "Airnya keruh," katanya.
Suyem warga Dusun Plampang III mengaku harus berjalan hingga setengah kilometer untuk mencari air karena sumur bor dan tandon air belum berjalan secara normal. Selain itu air yang ia dapatkan juga tidak dalam kondisi bersih. "Satu jam sekali lihat sumur agar tidak kalah dengan tetangga," katanya sambil tersenyum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Semenjak ditetapkannya Undang-undang Tipikor tahun 2009, Kulonprogo memiliki tiga kasus korupsi di lingkungan pegawai negeri sipil. Ketiga kasus tersebut terjadi di tahun 2013 dan 2014.
Long weekend 14–17 Mei 2026 di Jogja dipenuhi agenda wisata, budaya, dan event menarik. Simak rekomendasi lengkapnya di sini.
Pemkab Bantul turunkan tarif pantai barat jadi Rp5.000 per destinasi mulai Juli 2026. Skema baru dinilai lebih adil bagi wisatawan.
Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus korupsi Chromebook Rp2,18 triliun. Jaksa juga minta denda dan uang pengganti.
KID DIY fokus pada penguatan informasi kebencanaan hingga tingkat kelurahan. Sistem terpadu disiapkan untuk cegah simpang siur saat darurat.
Wagub DIY Paku Alam X pastikan seluruh rekomendasi DPRD ditindaklanjuti. Evaluasi pembangunan fokus pada pemerataan ekonomi dan tata kelola.