94% Warga di Sleman sudah Mendapatkan Jaminan Kesehatan Pemerintah

Bernadheta Dian Saraswati
Bernadheta Dian Saraswati Rabu, 15 Agustus 2018 09:17 WIB
94% Warga di Sleman sudah Mendapatkan Jaminan Kesehatan Pemerintah

Suasana pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Selasa (14/8/2018). /Harian Jogja-Bernadheta Dian Saraswati

Harianjogja.com, SLEMAN-Jumlah kepesertaan program JKN-KIS BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman mencapai 94%. Upaya meningkatkan jumlah peserta terus dilakukan untuk mewujudkan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Cabang Sleman, Zuamah menyampaikan saat ini dari total penduduk Sleman sebanyak 1.046.622 per semester satu 2018, sebanyak 986.741 diantaranya sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. "Jadi sudah ada 94 persen," kata Zuamah di kantornya, Senin (14/8/2018).

Kepesertaan dari kategori mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) tercatat 175.344 dan sebanyak 811.397 peserta adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan segmen lainnya. Menurutnya, tren kepesertaan dari kategori mandiri juga semakin meningkat. Mayoritas dari kalangan pedagang.

Zuamah mengatakan, BPJS Kesehatan Cabang Sleman sedang menyasar kepesertaan dari kategori PBI APBD. Dari kuota yang dianggarkan sebanyak 108.765 peserta, sampai saat ini baru masuk sekitar 100.000 peserta.

"Kuota yang 7.000an ini belum terpenuhi. Harapan kami per 1 Desember bisa terpenuhi karena kuota itu harus dipenuhi di anggaran 2018," jelasnya.

Peserta PBI APBD adalah warga miskin dan rentan miskin yang tercatat Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Sleman, ada sekitar 336.000 warga yang masuk kategori itu. Saat berkoordinasi dengan Pemda, Pemda memang berhati-hati dalam memilih siapa saja yang akan didaftarkan sebagai peserta PBI APBD. "Pemda butuh verifikasi dulu. Ada mutasi tambah kurang juga," jelas dia.

Kendati demikian, BPJS Kesehatan mengakui jika capaian UHC tidak semuanya dibebankan pada pemerintah daerah tetapi juga dari badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya dan para calon peserta mandiri. Kesadaran masyarakat bukan penerima upah untuk menjadi peserta JKN-KIS ini juga perlu ditingkatkan demi memberikan jaminan kesehatannya.

"Kami sudah melakukan pendekatan ke masyarakat lewat Mobile Customer Service untuk mendekati masyarakat di kecamatan agar mereka tidak perlu datang ke kantor. Kita jemput bola," jelasnya.

Empat kecamatan yang dipilih adalah Kalasan, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Dalam sehari, Mobile Customer Service mampu menjaring sampai 35 peserta baru.

Selain meningkatkan jumlah peserta, BPJS Kesehatan Cabang Sleman juga terus berupaya menekan nilai tunggakan, seperti dengan bekerja sama dengan kader JKN dan kunjungan. "Tunggakan di Cabang Sleman ada sekitar Rp19 miliar. Itu kategori mandiri semua. Ada sekitar 15.000 KK [kepala keluarga]," kata Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan, Nugraheni Syarifah Ediastuti.

Nilai tunggakan tersebut juga termasuk tunggakan peserta di Kulonprogo mengingat BPJS Kesehatan Cabang Sleman juga membawahi wilayah tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Nina Atmasari
Nina Atmasari Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online