BPJS Kesehatan Sinergi dengan Pemda DIY Pastikan Layanan JKN Merata

Harianjogja.com, JOGJA—Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, melakukan kunjungan resmi menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kompleks Kepatihan, Kamis (12/3/2026).

Pertemuan strategis ini dirancang sebagai langkah nyata untuk memperkokoh kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam upaya mendongkrak kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Yogyakarta.

Pujo menegaskan bahwa pemerintah daerah menduduki posisi sebagai pemangku kepentingan paling krusial dalam ekosistem JKN, sehingga pola kemitraan harus terus diperdalam. Menurutnya, sinergi yang harmonis akan menjadi kunci agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat perlindungan kesehatan secara konkret dan menyeluruh tanpa terkecuali.

“Pemerintah daerah merupakan pemangku kepentingan utama dalam ekosistem JKN sehingga hubungan kemitraan harus terus diperkuat. Dengan demikian, manfaat Program JKN ini benar-benar dirasakan masyarakat secara luas,” ujar Pujo.

BPJS Kesehatan secara konsisten terus menyerap berbagai aspirasi serta masukan konstruktif dari beragam pihak demi memastikan setiap kebijakan yang diambil berujung pada peningkatan kepuasan para peserta.

Langkah proaktif ini juga bertujuan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih optimal, adil, dan merata di seluruh pelosok daerah. Diskusi mendalam bersama Pemda DIY diharapkan mampu melahirkan solusi-solusi inovatif yang menjawab kebutuhan medis peserta JKN secara berkelanjutan.

“Termasuk dari pemerintah daerah di mana perannya sangat penting dalam kesinambungan Program JKN. Diskusi dan kolaborasi yang dibangun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta,” katanya.

Ia juga memberikan penekanan keras bahwa akses kesehatan bagi peserta JKN wajib diberikan secara prima tanpa adanya tindakan diskriminatif atau perbedaan perlakuan di fasilitas kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut, Pujo menyampaikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Daerah DIY yang telah mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Data terbaru menunjukkan sebanyak 3.722.454 jiwa penduduk DIY atau sekitar 99,21 persen dari total populasi telah resmi terdaftar sebagai peserta JKN, dengan angka keaktifan kartu mencapai 87,76 persen.

“Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi penduduknya. Harapannya, keberhasilan ini terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga akses layanan kesehatan bagi masyarakat terbuka lebar tanpa kendala finansial,” paparnya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut positif komitmen tersebut dan memberikan perhatian khusus pada akses kesehatan bagi kaum intelektual di Jogja.

Ngarsa Dalem berpesan agar layanan JKN juga menjangkau para mahasiswa, baik putra daerah maupun mereka yang datang dari luar provinsi untuk menempuh studi. Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan bahwa status Jogja sebagai Kota Pelajar membuat perlindungan kesehatan bagi mahasiswa perantau menjadi isu yang sangat vital.

Menanggapi hal itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menyatakan bahwa mahasiswa luar daerah akan tetap mendapatkan pelayanan selama status kepesertaan mereka aktif. Hal ini didasarkan pada asas portabilitas yang menjamin peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan yang setara, mudah, dan cepat di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menambahkan bahwa setiap tahunnya terdapat sekitar 300.000 mahasiswa baru yang masuk ke DIY.

Para mahasiswa perantau ini diperbolehkan memilih Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Yogyakarta agar tetap bisa berobat tanpa hambatan administratif meskipun jauh dari kampung halaman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.