Kepesertaan Minim, Pemkab Harus Bantu Sosialisasi BPJS TK

Harianjogja.com, BANTUL--BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Bantul mencatat hingga sekarang masih ada sekitar 17.000 pekerja yang belum dijamin asuransi ketenagakerjaan. Untuk memaksimalkan dalam partisipasi, pemerintah kabupaten diminta ikut menyosialisasikan kepesertaan BPJS TK.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bantul Unggul Syaflan mengatakan di Bantul ada 1.185 perusahaan. Potensi angkatan kerja mencapai 43.000 pekerja. Hanya, untuk saat ini partisipasi BPJS TK baru menyasar 26.137 pekerja.

“Masih banyak pengusaha yang belum mengikutkan pekerjanya dalam BPJS TK. Kalau ditotal masih ada sekitar 17.000 pekerja yang belum dijamin,” kata dia kepada wartawan, Minggu (9/9/2018).

Unggul mengatakan untuk memaksimalkan dalam kepesertaan, BPJS akan terus sosialisasi. Diharapkan dengan penyampaian informasi yang baik kepada pengusaha maka partisipasi dapat ditingkatkan.
“Setiap bulan, kami rutin menggelar sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan upaya yang dilakukan tidak hanya ke pengusaha, tetapi juga menyasar ke pasar,” ucap Unggul.

Dia berharap dalam sosialiasi juga ada peran dari Pemkab untuk membantu sehingga kepesertaan dapat lebih maksimal. “Ya kami minta, Dinas Tenaga Kerja bisa ikut berperan karena organisasi perangkat daerah ini sering berkomunikasi dengan pengusaha maupun perusahaan di Bantul,” jelas Unggul.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, kematian hingga hari tua. Ketiga jaminan ini disesuaikan dengan gaji yang dimiliki oleh masing-masing pekerja. “Untuk iuran tidak sepenuhnya ditanggung pengusaha, tetapi pekerja juga ikut membayar yang diambil dari gaji per bulan,” kata dia.

Menurut dia, kepesertaan ini sangat membantu pekerja saat terjadi insiden. Sebagai contoh saat terjadi kecelakaan kerja, seluruh biaya perawatan akan ditanggung dan pekerja akan mendapatkan santunan tidak mampu bekerja. “Hal yang sama juga diberikan saat terjadi kematian akan ada kompensasi yang diberkan kepada keluarga pekerja,” jelasnya.

Penata Madya Pemasaran Keuangan dan Teknologi Informasi (PMPKTI) BPJS Ketenagakerjaan, Bantul Brilian Ines Larasati mengakui sosialiasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak selamanya berjalan lancar. Menurut dia, seringkali pengusaha menolak diberikan sosialisasi terkait dengan kepesertaan tersebut.

“Umumnya yang belum mau diberi sosialisasi karena mereka belum tahu terkait dengan manfaat. Namun kalau pengusaha sudah paham akan mudah menerima sosialisasi tersebut,” katanya.

Ines mengungkapkan untuk kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menyasar ke pekeraja formal, namun kelas informas juga tidak luput dari kepesertaan.

“Kami sering datang ke pasar untuk memberikan sosialisasi karena kepesertaan BPJS tidak hanya untuk pekerja formal, sebab para buruh gendong, pedagang atau tukang ojek juga dapat ikut di dalamnya,” kata dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.