2019, Insentif Honorer di Bantul Dipastikan Naik

Harianjogja.com, BANTUL--Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT), salah satunya dengan menaikkan insentif tiga bulanan.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Disdikpora Bantul, Agus Sriyana mengaku sudah mengusulkan kenaikan insentif honorer ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan terebut saat ini masih dalam pembahasan di Dewan.

Ia belum bisa menyebutkan nominal kenaikan insentif untuk honorer tersebut sebelum ada keputusan. Namun Agus memastikan ada kenaikkan. "Tahun depan [insentif honorer] akan diberikan lebih dari sekarang. Ada kenaikan lah," kata Agus, Rabu (26/9/2018).

Kenaikan honorer akan disesuaikan dengan lama mengabdi sesuai grade yang sudah diklasifikasikan oleh Disdikpora Bantul. Diketahui insentif honorer tertinggi di Bantul saat ini Rp650.000 per bulan yang diberikan setiap tiga bulan sekali. Nominal honor tersebut untuk honorer grade 1 yang SK pengangkatannya maksimal Januari 2005 atau sering disebut honorer K2.

Sementara insentif terendah Rp200.000 untuk honorer dengan SK pengangkatan sampai 2014. Agus mengatakan untuk honorer yang SK pengangkatannya 2015 yang selama ini belum mendapatkan insentif, mulai tahun depan akan diusahakan mendapat insentif bersamaan dengan kenaikkan insentif honorer semua grade. Namun nominalnya belum bisa disebutkan.

Saat disinggung apakah kenaikkan insentif itu disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK) Bantul, Agus belum bisa memastikan. Namun ia mengungkapkan kenaikan insentif juga perlu menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, sementara jumlah tenaga honorer mencapai 7.873 orang.

Sejauh ini tota anggaran insentif semua honorer di Bantul untuk tenaga kependidikan GTT dan PTT per tiga bulan lebih dari Rp8 miliar yang dikeluarkan. "Inginnya sesuai UMR tetapi lihat jumlahnya terlalu banyak," ujar Agus.

Kendati demikian upaya meningkatkan kesejahteraan honorer akan terus dilakukan. Dinas juga tengah merumuskan formula baru untuk yang tidak melanggar aturan untuk memberikan tambahan insentif, salah satunya melalui tunjangan kualifikasi dan kompetensi setiap honorer.

Tunjangan kualifikasi dan kompetensi itu nanti membedakan penghasilan semua honorer. Tidak seperti saat ini insentif disamaratakan hanya sesuai masa kerja dan belum mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi honorer. Namun rumusan tersebut belum bisa diterapkan dalam waktu dekat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.