Widya Budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat: Sedekah Laut Harus Dilestarikan

Harianjogja.com, BANTUL—Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widya Budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menegaskan labuhan akan tetap diadakan tiap tahun. Labuhan adalah warisan budaya yang harus dilestarikan.

Labuhan, menurut KHP Widya Budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, adalah bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta yang sudah dilakukan oleh raja-raja Mataram sejak dahulu kala.

“Benda-benda yang ada dalam setiap labuhan yang dilakukan oleh Kraton punya makna masing-masing. Itu adalah filosofi rasa syukur,” kata KRT Rintaiswara dari Kawedanan Widya Budaya saat menjadi pembicara sarasehan labuhan di Balai Desa Pleret, Bantul, Minggu (14/10/2018).

KHP  Widya Budaya adalah institusi yang mengurus, menyimpan, dan merawat buku ataupun manuskrip kuno milik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Mas Penewu Ngabdul Wahab, anggota Kanca Kaji Selusin mengatakan labuhan merupakan bentuk sedekah dan doa untuk alam dan Sang Pencipta. “Bagi kami ini adalah aspek kebudayaan,” kata dia.

Kanca Kaji Selusin adalah perkumpulan yang beranggotakan 12 orang yang ditunjuk oleh Sri Sultan HB X untuk melakukan doa-doa dalam setiap kegiatan Kraton, seperti memindahkan barang, membersihkan sebuah ruangan, dan acara-acara penting internal Kraton.

Labuhan adalah upacara tradisional di tepi laut yang diadakan secara rutin setiap tahun pada tanggal kelahiran Sri Sultan HB X, 30 Rajab. Di lingkungan masyarakat, tradisi seperti ini juga masih dilestarikan dan populer dengan nama sedekah laut.

Sayangnya, sekelompok orang yang tak setuju dengan tradisi labuhan, menggunakan kekerasan untuk mengekspresikan pendapat mereka.  Upacara Pisungsung Jaladri atau sedekah laut di kawasan Pantai Baru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Bantul yang dijadwalkan Sabtu (13/10) pagi, urung dilaksanakan. Pada Jumat (12/10) tengah malam, properti acara dirusak sekelompok orang menggunakan cadar. Massa menganggap upacara itu syirik.

Putri HB X, GKR Hayu, menegaskan semua warga boleh melakukan apapun tradisi yang ada di wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat termasuk labuhan. “Bedanya, Kraton sudah menetapkan tempat dan tanggal untuk melakukan labuhan,” kata dia.

Guru besar ilmu sejarah dan kebudayaan Islam dari UIN Sunan Kalijaga, Prof. Amin Abdullah, mengatakan perusakan properti sedekah laut di Pantai Baru adalah bentuk intoleransi dan main hakim sendiri.

“Sedekah laut itu simbol. Simbol rasa syukur dengan cara berbeda,” kata Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1995-2000 itu dalam dialog Membangun Toleransi dalam Bingkai Kebhinekaan, Sabtu.

Menurut Amin, Islam mengajarkan saling menghormati dan saling memahami. “Bukan asal mengklaim paling dan asal benar. Persoalan mengenai agama muncul manakala diselipkan permainan politik. Sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah toleransi aktif,” ucap dia.

Amin optimistis masalah tersebut bisa diatasi karena daya tahan kultural dan sosial masyarakat DIY dalam menjaga toleransi cukup baik.

“Di era sekarang ini, cara berpikir dalam menyikapi apa pun, termasuk agama, harus fleksibel. Orang harus mengutamakan aspek fleksibelitas untuk tidak saling menghakimi,” ucap dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.