Ahli Waris Pekerja Padat Karya Sleman Terima Santunan Rp74 Juta dari BPJamsostek
Ahli waris pekerja padat karya di Sleman menerima santunan JKM Rp74 juta. Capaian UCJ Sleman hingga Oktober 2026 mencapai 36,48%.
Peserta tes CPNS berjubel menanyakan informasi pembatalan kepada panitia dan pengawas ujian CPNS di Gor Amongrogo, Kota Jogja, Jumat (26/10/2018)./Harian Jogja-Sunartono
Harianjogja.com, JOGJA- Sempat tertunda, pelaksanaan tes kompetensi dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Pemda DIY dipastikan digelar pada Senin (29/10/2018).
Hal itu berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara No.K.Reg.I/2176/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 perihal Perubahan Jadwal Tes CAT Tahun 2018. Dalam surat tersebut juga disebutkan perubahan jadwal Tes CAT terjadi karena kendala teknis (kejadian force majeur) saat jadwal tes yang digelar pada Jumat (26/10/2018). Ketentuan cetak kartu, tempat pelaksanaan dan tata tertib tes tidak ada perubahan.
Sekda DIY Gatot Saptadi membenarkan kepastian pelaksanaan tes CAT hasil perubahan tersebut. Termasuk kesiapan peralatan yang sebelumnya menjadi kendala teknis. "Semua sudah siap. Kami sudah umumkan di website," katanya saat dikonfirmasi Harianjogja.com, Sabtu (27/10/2018).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ribuan CPNS yang sedianya mengikuti CAT pada Jumat (26/10/2018) harus kecewa karena jumlah laptop yang disediakan panitia tidak memadai dengan jumlah peserta. Jumlah laptop yang disediakan hanya 200 padahal untuk setiap sesi yang mengikuti tes berjumlah 450 orang. Panitia akhirnya memutuskan menunda pelaksanaan tes waktu karena dikhawatirkan mengganggu kenyamanan peserta.
Gatot mengatakan, koordinasi dengan pusat telah dilakukan secara intens terkait pelaksanaan tes CPNS ini. Posisi Pemda DIY hanya menyiapkan tempat, hardware dan sofware sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. Semua pihak yang terlibat sudah berusaha menjalankan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, namun dalam perjalanan ternyata terhambat di kedatangan hardware.
Gatot menyarankan sebaiknya ke depan, peralatan disiapkan daerah sehingga tidak perlu memobilisasi alat dari pusat ke daerah. Ia meyakini jika peralatan komputer disiapkan dari wilayah DIY yang relatif dekat, dapat meminimalisasi terjadinya kendala. "Nyatanya yang pelaksanaan BKN di Jalan Magelang bisa terlaksana, karena alatnya dari daerah. Tetapi kami hanya menjalankan kewenangan pusat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ahli waris pekerja padat karya di Sleman menerima santunan JKM Rp74 juta. Capaian UCJ Sleman hingga Oktober 2026 mencapai 36,48%.
Hingga 360.000 orang diperkirakan mengikuti demonstrasi di Prancis pada 17 November untuk memprotes kenaikan biaya hidup.
Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan penipuan investasi Tenun Tonic. Sebanyak 96 orang melapor dengan kerugian Rp1,9 miliar.
Divpropam Polri mulai menyidangkan Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam kasus penyadapan.
Prabowo mendorong integrasi industri semikonduktor ASEAN-Korea dengan mengandalkan teknologi Korea Selatan dan hilirisasi mineral kritis ASEAN.
Kemenkeu meminta kementerian dan lembaga mempercepat belanja prioritas. Sisa anggaran negara 2026 mencapai Rp945,2 triliun.