Musim Hujan Makin Nikmat dengan Bakmi Godog Hangat di Sajian Kembang Turi
Bakmi godog hangat dan suasana sawah menjadi daya tarik Sajian Kembang Turi di Turi, Sleman, untuk wisata kuliner keluarga saat musim hujan.
Ilustrasi dana atau anggaran./JIBI
Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai tahun depan. Meski begitu, Pemkot tetap menganggarkan dana Jamkesda untuk mengatasi warga miskin yang tidak terkover BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jogja Fita Yulia menjelaskan anggaran Jamkesda tahun depan masih disediakan oleh Pemkot meskipun program Jamkesda harus terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
“Anggaran Jamkesda tahun depan itu anggaran untuk buffer [cadangan]. Misalnya ada bayi lahir dari orang tidak mampu secara ekonomi, itu kan belum terkover BPJS Kesehatan. Itu yang akan kami kover,” katanya, Senin (5/11/2018).
Pada RAPBD 2019, Pemkot mengusulkan dana Jamkesda sekitar Rp25 miliar untuk anggaran Jamkesda dan Peserta Dibiayai Pemerintah Daerah (PDPD). Anggaran tersebut juga memperkirakan potensi warga miskin yang tidak terampu BPJS Kesehatan.
Penganggaran tersebut juga untuk mengantisipasi layanan kesehatan di rumah sakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. “Ini khusus peserta dari warga miskin kota. Misalnya anggaran darah yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan,” katanya.
Jadi anggaran Jamkesda, lanjutnya, juga untuk menambahkan bantuan anggaran yang dibutuhkan pasien dari masyarakat miskin. Pemanfaatan anggaran Jamkesda 2019 bagi warga miskin dan tidak mampu bisa mendaftar melalui Puskemas dan Dinkes.
“Warga miskin yang belum punya jaminan harus aktif mendaftar untuk mendapat PDPD itu. Desember kami rencananya lakukan pendataan. Kami siapkan dulu. Ada berita acara pernyataan dari warga yang mau jadi PDPD tapi harus mau dirawat di kelas tiga,” katanya.
Kepala Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinkes Jogja Umi Nur Chariyati mengatakan anggaran untuk Jamkesda dan PDPD BPJS Kesehatan itu masih dilakukan perhitungan ulang. Kebutuhan anggaran tersebut atas rekomendasi dewan.
“Jamkeda yang ada untuk njagani warga yang belum masuk maupun yang tidak bisa diikutikan BPJS Kesehatan. Misalnya untuk mengatasi kesehatan bagi gelandangan pengemis. Itu tidak mungkin ikut BPJS Kesehatan, karena gelendangan tidak punya nomor induk kependudukan dan KTP,” kata Umi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bakmi godog hangat dan suasana sawah menjadi daya tarik Sajian Kembang Turi di Turi, Sleman, untuk wisata kuliner keluarga saat musim hujan.
Sleman menggelar operasi pasar di enam titik pada 27 November 2026 untuk menjaga harga dan pasokan pangan menjelang Nataru.
Leo/Daniel mengalahkan Sabar/Reza 21-13, 21-15 di Hong Kong Open 2026. Fajar/Fikri dan Tiwi/Fadia juga melaju ke 16 besar.
Produksi ikan Bantul mencapai 7.000–8.000 ton pada semester I 2026. DKP optimistis target tahunan 13.800 ton tercapai.
Legatum Prosperity Index 2026 menempatkan Singapura sebagai negara paling makmur di Asia Tenggara. Indonesia berada di urutan ketiga.
Polandia menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup B4 UEFA Nations League. The Eagles harus mengamankan poin agar terhindar dari degradasi ke Liga C.