Realisasi Pendapatan Bantul 78,98%, Ini OPD dengan Capaian Terendah
Pendapatan Bantul baru terealisasi 78,98% hingga Oktober 2026. Dinas Pariwisata mencatat capaian terendah, yakni 60,36%.
Ilustrasi anggaran/APBN - Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Ketua Komisi B DPRD Bantul, Arif Haryanto, mengungkapkan Kabupaten Bantul mengalami pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp157 miliar. Jumlah itu disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah penerimaan dana transfer Bantul.
“Dari informasi yang kami terima, anggaran TKD Bantul 2026 berkurang Rp157 miliar. Sepanjang yang saya tahu, baru kali ini pengurangannya sebesar itu. Dulu waktu pandemi saja hanya berkurang Rp26 miliar,” ujar Arif, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, besarnya pengurangan ini menjadi sinyal bahwa kondisi fiskal pemerintah pusat sedang tidak sepenuhnya baik. Ia menilai daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer seperti Bantul akan terdampak signifikan.
“Artinya kan pemerintah pusat juga tidak sedang baik-baik saja. Kue yang dibagi ke daerah berkurang. Mungkin karena kebutuhan proyek nasional dan sebagainya, tapi bagi kami di daerah yang PAD-nya belum besar tentu ini sangat terasa,” jelasnya.
Arif menyebut, DPRD bersama pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran dengan hati-hati. Ada dua strategi yang bisa ditempuh, yakni meningkatkan pendapatan atau memangkas belanja. Namun, ia menilai pilihan pertama sulit dilakukan.
“Kalau meningkatkan pendapatan untuk menutup selisih Rp157 miliar itu saya pastikan tidak mungkin, secara ekonomi tidak bisa. Jadi jalan realistisnya adalah mengurangi belanja yang tidak mendesak, seperti makan-minum rapat atau pengadaan alat tulis kantor,” katanya.
Lebih lanjut, Arif menyebut struktur pendapatan daerah Bantul masih sangat bergantung pada dana dari pusat. Dari total pendapatan daerah sekitar Rp2,3 triliun, hanya Rp810 miliar yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jadi PAD kita porsinya kecil sekali, pajak daerah jadi tulang punggung dengan kontribusi lebih dari 50 persen,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Istirul Widilastuti, memastikan Bantul akan menerima TKD sebesar Rp1,37 triliun pada tahun anggaran 2026. Dana itu terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa (DD), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik.
Meski begitu, peruntukan rinci dari dana tersebut masih dibahas dalam pembahasan Rancangan APBD 2026 bersama DPRD Bantul. “Program mana yang terdampak dan mana yang tetap berlanjut masih kami diskusikan,” ujar Istirul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pendapatan Bantul baru terealisasi 78,98% hingga Oktober 2026. Dinas Pariwisata mencatat capaian terendah, yakni 60,36%.
Pembangunan KDMP di Bantul terkendala lahan dan perizinan. Dari 75 kalurahan, baru 30 koperasi yang dibangun dan 20 di antaranya rampung.
Dispertaru Sleman mencatat 1.500 hektare sawah di Depok berubah menjadi semak belukar. Revisi RTRW disiapkan untuk menghidupkan lahan pertanian.
Imigrasi Yogyakarta menggelar Pasporia di CFD Sudirman, melayani 26 pemohon, serta mengadakan bakti sosial dan fun walk Hari Bakti Kemenimipas.
UMP 2027 paling lambat ditetapkan 21 November 2026. Buruh mengusulkan kenaikan 7,7%-9,5%, berikut simulasi UMP 38 provinsi.
MPR menerima surat Presiden Prabowo dan akan membahasnya dalam rapat gabungan. PKB menyebut Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai cawapres.