Mantan TKI Didorong Jadi Pengusaha

Harianjogja.com, JOGJA—Para mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal DIY didorong untuk menjadi wirausahawan. Selain untuk membangun ekonomi di daerahnya sendiri, pengalaman selama menjadi TKI diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru.

Kepala Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jogja Suparjo mengatakan sebelum TKI diberangkatkan mereka diberi imbauan agar memiliki niat untuk menjadi wirausahawan ketika ke tanah air. Hal ini bisa memberikan inspirasi dan memotivasi para TKI yang masih bekerja di luar negeri untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Tapi itu tergantung dari masing-masing TKI. Yang jelas sudah kami arahkan ke sana. Harapannya, ketika pulang mereka tidak lagi kembali menjadi TKI tapi menjadi wirausahawan," katanya seusai membuka lokakarya Pengembangan Kapasitas Usaha TKI Purna di LPP Garden Jogja, Kamis (15/11).

Lokakarya tersebut digelar untuk meningkatkan kualitas produk agar muncul gairah dari TKI Purna untuk lebih maju lagi. Mereka yang terlibat adalah yang belum memiliki usaha agar menjadi wirausahawan. Sebagian besar lainnya yang memiliki usaha diminta untuk terus mengembangkan usahanya.

BP3TKI, kata Suparjo, menargetkan sebanyak-banyaknya TKI Purna untuk menjadi wirausahawan. "Ada usaha TKI Purna yang sudah ekspor. Ada juga yang sudah membangun mata rantai distribusi produknya, seperti di sini peternakan," ucap Suparjo.

Berdasarkan data yang dimiliki BP3TKI Jogja jumlah TKI yang diberangkatkan sejak Januari hingga November 2018 sebanyak 7.839 orang. Dari jumlah tersebut hanya 774 orang yang berstatus penduduk DIY.

Total jumlah penduduk DIY yang pernah menjadi TKI selama tiga tahun terakhir sekitar 5.000 orang. "Saat ini masih ada sekitar 5.000 TKI yang kami kirimkan ke luar negeri. Ada sekitar 53 negara yang menjadi tujuan TKI," katanya.

Kabid Kerja Sama Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Anang Rahmat mengatakan saat ini sedang disusun Rancangan UU Kewirausahaan Nasional untuk membangun ekosistem wirausaha di Indonesia. RUU tersebut diharapkan selesai dibuat pada 2019 mendatang.

Meskipun produk UKM sudah bagus, dia mengakui masih ada kelemahan yang masih dialami pelaku UKM. Yang paling banyak terjadi adalah masalah pencatatan keuangan. "Catatan laporan keuangan UKM masih lemah. Tahun ini kami menyediakan aplikasi standar akuntansi untuk UKM. Ini diharapkan menjadi solusi menutupi kelemahan itu," kata Anang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.