Defisit Keuangan, Pemkab Bantul Terpaksa Pangkas Anggaran Hingga Rp10 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL- Pemkab dan DPRD Bantul akhirnya memangkas anggaran belanja pada RAPBD 2019 senilai hingga Rp10 miliar karena anggaran daerah mengalami defisit.

Anggota Badan anggaran DPRD Bantul, Setiya mengatakan kebutuhan belanja kabupaten Bantul pada 2019 mencapai hingga Rp2,3 triliun. Dari total belanja tersebut, ternyata, antara pendapatan yang tersedia dengan pengeluaran belanja tidak imbang.

Angka defisit atau kekurangan anggaran 2019 bahkan mencapai Rp207 miliar atau defisit 9% dari total belanja.

Setelah tim anggaran melakukan pencermatan, angka defisit tersebut dipangkas menjadi hanya 7,8% atau senilai Rp179 miliar. Artinya ada item belanja senilai Rp10 miliar yang harus dipangkas untuk mengurangi angka defisit RAPBD 2019 menjadi hanya Rp179 miliar.

"Semua yang punya peluang dipangkas [item belanja] akan dipangkas," kata Setiya kepada Harianjogja.com, Kamis (22/11/2018).

Item belanja yang dipangkas antara lain biaya perjalanan dinas pejabat atau kunjungan kerja (kunker), biaya sosialisasi dan anggaran rapat.

Namun untuk anggaran prioritas, tim anggaran kata dia semaksimal mungkin untuk tidak melakukan pemangkasan.

"Anggaran prioritas seperti kenaikan tunjangan guru dan pegawai honorer, kenaikan Bosda, program pengentasan kemiskinan," papar dia.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berpeluang memangkas anggaran untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

"Sejauh ini BUMD yang belum bisa setor ke PAD adalah Aneka Dharma," kata dia.

Mengingat angka defisit yang dinilai masih tinggi, Setiya memprediksi, rencana penyertaan modal ke Bank Bantul dan Bank BPD DIY juga berpotensi tidak bisa dipenuhi 100% lantaran defisit keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.