Iswandoyo Kembali Terpilih Sebagai Ketua PMI Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Mantan Camat Wonosari Iswandoyo kembali terpilih sebagai Ketua PMI Gunungkidul untuk periode 2018-2013. Pemilihan ini dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Kabupaten PMI Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, Rabu (28/11/2018).

Di dalam muskab, seluruh peserta sepakat menunjuk kembali Iswandoyo sebagai Ketua PMI, setelah menyelesaikan jabatan untuk periode 2013-2018. Kepada wartawan, Iswandoyo mengakui jabatan sebagai ketua PMI Gunungkidul merupakan sebagai amanah yang harus dijalankan.

Menurut dia, tugas tersebut tidaklah mudah karena program kerja yang dipersiapkan harus benar-benar dijalankan. “Saya akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” kata Iswandoyo kepada wartawan, kemarin.

Ia menjelaskan, untuk periode lima tahun ke depan sudah menyiapkan empat program kerja. Yakni, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas dan relawan, optimalisasi layanan unit transfusi darah, revitalisasi gedung, posko layanan 24 jam. Sedang satu program lagi berkaitan dengan rencana pembangunan klinik pratama di Desa Planjan, Saptosari.

“Ini yang coba wujudkan di dalam kepemimpinan lima tahun mendatang,” ungkapnya.

Selain agenda pemilihan ketua PMI, di dalam muskab juga dibahas masalah pertanggungjawaban pengurus PMI periode 2013-2018. Rencananya pascamuskab, Iswaandoyo bersama-sama tim formatur juga membentuk kepengurusan baru.

“Tenggat waktunya satu bulan, tapi kami akan coba menyelesaikan dalam waktu satu minggu. Setelah pengurus baru terbentuk, kami langsung menjadwalkan musyawarah kerja untuk membahas program kegiatan di tahun depan,” imbuh dia.

Sekretaris PMI DIY Suryanto mengucapkan selamat kepada Iswandoyo telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PMI Gunungkidul periode 2018-2023. Ia pun berharap kepada seluruh pengurus untuk dapat meningkatkan kinerja untuk memajukan PMI. “Baik ketua maupun pengurus baru harus berkomitmen dan memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan PMI,” katanya.

Menurut dia, peran dan fungsi PMI harus terus diperkuat, tidak hanya di tingkat kabupaten. namun demikian, peran tersebut harus sampai ke tingkat kecamatan.

“Kita sudah punya Undang-Undang No.1/2018 tentang Kepalangmerahaan. Jadi, aturan ini bisa menjadi dasar dalam upaya peningkatan fungsi dan peran yang dimiliki PMI, baik dari sisi SDM hingga layanan kebencanaan maupun kegawatdaruratan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.