Tahun Ini Pemkab Gagal Capai Target Penurunan Angka Kemiskinan

Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul gagal mencapai target penurunan angka kemiskinan tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY, angka kemiskinan di Bantul tahun ini masih mencapai lebih dari 130.000 jiwa (13,43%).

Seperti diketahui, angka kemiskinan di Bantul tahun ini memang ditarget mencapai 12,91% atau 125.942 jiwa. Namun nyatanya angka kemiskinan yang masih ada di Bantul tahun ini hanya turun sedikit dari tahun lalu, yakni 139.670 jiwa (14,07%).

Kepala BPS Bantul, Didik Koesbianto mengatakan data kemiskinan yang dihitung BPS selama ini berdasarkan keterpenuhan kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan. Dalam arti bukan berdasarkan apa yang dimiliki. Jika sebuah keluarga bisa bisa tinggal di tempat layak atas pemberian orang lain, bisa makan meskipun atas pemberian orang lain, atau bahkan bisa berobat atas bantuan orang lain maka kebutuhan dasarnya telah terpenuhi.

"Ada penurunan tapi masih cukup tinggi. Tapi jika dibandingkan kabupaten/kota di DIY, Bantul masih peringkat ketiga setelah Kulonprogo dan Gunungkidul," kata Didik seusai memaparkan angka kemiskinan terbaru 2018 di Rumah Dinas Bupati Bantul, Senin (17/12).

Menurut dia kepemilikan bukanlah indikator miskin dan tidak miskin. Dia kembali mencontohkan seorang penjaga rumah ibadah mendapat tempat tinggal, makan, dan akses kesehatan gratis dari jemaah, maka penjaga rumah ibadah tersebut tidak dikatagorikan miskin. "Dalam menghitung, BPS tidak mendasarkan pada apa yang dia punya tapi apa yang dia rasakan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya," ujar Didik.

Data acuan penghitungan tersebut diakui Didik sudah baku dan merata di tiap daerah. Sehingga hasil survei dapat menjadi perbandingan antardaerah. Dengan demikian, kemungkinan untuk mengubah parameter penghitungan kemiskinan tidak bisa dilakukan.

Didik tidak menampik dalam berbagai diskusi dengan beberapa pihak terdapat banyak masukan soal indikator kemikinan. Namun indikator penghitungan kemiskinan diakui dia tak bisa diubah begitu saja.

Dia menyadari tingginya kemiskinan di DIY, khususnya Bantul juga ada pengaruh dengan budaya masyarakatnya yang cenderung nerima, senang dengan gaya hidup prihatin meskipun secara kepemilikan punya. Lebih lanjut Didik mengatakan untuk menurunkan angka kemiskinan memang tidak mudah, memerlukan upaya ekstra antarpemangku kebijakan.

“Bantuan langsung warga miskin memang membantu mengentaskan kemiskinan namun dalam jangka panjang kurang efektif. Menurut dia pemetaan kemiskinan diperlukan untuk menentukan jenis bantuan,” ucap dia.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Bantul, Fenty Yusdayati mengakui capaian penurunan angka kemiskinan tidak seuai target. Namun pihaknya meyakini hingga 2021, angka kemiskinan bakal bisa ditekan sampai 8,35%. Sedangkan untuk tahun depan, pihaknya menargetkan penurunan angka kemiskinan mencapai 103.714 jiwa (10,86%).

Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah disiapkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), Sebelumnya dia mengatakan upaya yang dilakukan selama tahun ini dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan warga miskin.

Adapun kecamatan dengan jumlah warga miskim terbanyak tahun lalu adalah Kecamatan Imogiri, yakni mencapai 13.383 jiwa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.