Warga Miskin Gunungkidul Berkurang 5.820 Jiwa, Ini Catatan BPS

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada 2026 tercatat sebanyak 107.660 jiwa atau 13,27% dari total penduduk. Meski mengalami penurunan 5.820 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persoalan kemiskinan masih menyisakan tantangan, terutama terkait kedalaman dan ketimpangan pengeluaran masyarakat miskin.

Kepala BPS Gunungkidul, Agus Hartanto, mengatakan penduduk miskin tersebut tersebar di 18 kapanewon. Persentase kemiskinan tahun ini lebih rendah dibandingkan 2025 yang mencapai 14,15% atau setara dengan 113.880 jiwa.

Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di Bumi Handayani mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kalau dibandingkan dengan data di 2025, maka di tahun ini jumlah warga miskin di Gunungkidul sebanyak 5.820 jiwa,” kata Agus, Senin (9/11/2026).

Garis Kemiskinan Gunungkidul Ikut Meningkat

Di tengah penurunan jumlah penduduk miskin, BPS juga mencatat perubahan pada garis kemiskinan. Pada Maret 2026, garis kemiskinan Gunungkidul mencapai Rp438.728 per kapita per bulan.

Angka tersebut meningkat 6,07% dibandingkan garis kemiskinan pada 2025. Kenaikan juga terlihat pada indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 1,99% pada 2025 menjadi 2,06% pada 2026. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,42% menjadi 0,48%.

Agus menjelaskan kenaikan kedua indikator tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Selain itu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin meningkat.

“Dengan kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran juga makin meningkat,” katanya.

Pemkab Gunungkidul Perkuat Penanganan Kemiskinan

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Gunungkidul, Joko Parwoto, mengatakan pemerintah kabupaten telah menerima data terbaru BPS mengenai perkembangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Gunungkidul itu bersyukur persentase penduduk miskin kembali turun dari 14,15% pada 2025 menjadi 13,27% pada 2026. Namun, dia menegaskan penurunan tersebut tetap harus diikuti upaya penanganan yang berkelanjutan.

“Penurunan ini patut kita syukuri. Tapi, masih ada yang harus dikerjakan secara berkelanjutan karena warga hidup dalam kemiskinan menghadapi kesenjangan pengeluaran lebih dalam,” katanya.

Menurut Joko, penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari berbagai program yang telah dijalankan pemerintah daerah. Penanganan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga diarahkan untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan.

Sejumlah upaya dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, serta peningkatan infrastruktur dasar.

Pemkab Gunungkidul juga menjalankan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, pengembangan potensi lokal, serta dukungan kewirausahaan agar masyarakat semakin berdaya.

“Tujuannya agar kesejahteraan meningkat sehingga warga yang masuk kategori miskin dapat dikurangi secara signifikan,” kata Joko.

Rumah Tidak Layak Huni hingga Akses Kesehatan Jadi Sasaran

Selain program pemberdayaan ekonomi, Pemkab Gunungkidul juga berupaya mempercepat peningkatan kualitas hidup keluarga berstatus prasejahtera.

Program tersebut mencakup perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan sanitasi, penyediaan air bersih, serta penguatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi jumlah penduduk yang masuk kategori miskin.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.