Ini Skema Baru Pembagian Bantuan PKH Tahun 2019..

Harianjogja.com, KULONPROGO-- Pemerintah akan menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan skema baru berdasarkan jumlah komponen di tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data KPM pun diperbaharui tiap tahapan penyaluran. Pada tahap pertama tahun ini pemerintah akan salurkan PKH pada 32.893 KPM.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo, Abdul Kahar mengatakan, pada 2019 ini selain jumlah bantuan PKHnya ditambah, skema pembagian pun berbeda dibanding tahun lalu. "Tahun lalu pembagiannya flat, sama tiap keluarga. Tahun ini kita bedakan berdasarkan jumlah komponen," ujar Kahar pada Harian Jogja, Senin (21/1).

Untuk pembagian PKH ada empat komponen yang berhak menerima. Empat komponen tersebut antara lain ibu hamil, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

Pembagian PKH tiap tahunnya dilakukan sebanyak empat tahap. Di tahun lalu, pada setiap tahapnya, KPM menerima Rp500.000. Sementara, di tahun ini jumlah tersebut bertambah menjadi Rp550.000 per tahapnya.

Selain bantuan tetap, tahun ini ada juga bantuan variabel, dan berbeda-beda di tiap KPM. Bantuan variabel jumlahnya Rp2,4 juta per tahunnya untuk satu komponen di KPM itu. "Apabila di KPM itu terdapat dua komponen, misal ada yang lansia, juga ada yang difabel, maka dalam satu tahun KPM itu bisa mendapat bantuan Rp4,8 juta," ujar Kahar.

Menurut Kahar, pemberian bantuan variabel tersebut agar bantuan juga bisa menyesuaikan kondisi di tiap KPM. Besarnya bantuan tergantung beban biaya di tiap KPM.

Pihaknya terus melakukan pembaruan data KPM per tahapnya. Untuk tahap pertama pemberian PKH tahun ini, Dinsos P3A memberikan bantuan pada 32.893 KPM.

"Di tahap pertama sudah disalurkan, sekitar Selasa (15/1) kemarin," kata Kahar. KPM bisa mengambil bantuan PKH tersebut langsung dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kordinator PKH Kabupaten Kulonprogo, Totok Hariyanta mengatakan, jumlah KPM tahun ini menurun dibanding tahun lalu. "Kita sudah mengeluarkan 759 keluarga dari data KPM. Yang sebelumnya masuk KPM, kita hilangkan, karena sudah mampu," ujarnya.

Menurut Totok, dari 759 KPM itu ada yang dia keluar secara mandiri, ada juga yang terpaksa dikeluarkan oleh pemerintah karena sudah tidak lagi masuk kriteria warga miskin.

Totok mengatakan, agar bantuan tersebut tepat guna, di Kulonprogo ada 107 pendamping yang mendampingi KPM untuk penggunaan bantuan PKH. Setiap bulannya, akan ada pertemuan tiap KPM berdasarkan jangkauan wilayahnya untuk diberikan pengarahan terkait bantuan tersebut.

"Kita coba tingkatkan kapasitas buliding keluarga. Tujuannya merubah mindset. Harapannya penerima KPM semakin berkurang lagi karena dia sudah mampu," ujar Totok.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.