RSPS Bantul Raih ISO 27001:2022, Perkuat Keamanan Data Pasien
Sertifikasi ISO 27001:2022 ini menjadi bukti keseriusan RSUD Panembahan Senopati Bantul dalam memberikan layanan yang aman dan profesional
Ilustrasi persiapan UNBK./Solopos-M. Ferri Setiawan
Harianjogja.com, BANTUL--Persoalan piranti sepertinya masih jadi fokus Pemkab Bantul dalam berupaya memperlancar pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis meminta semua SMA swasta dan negeri agar mengajukan tambahan bantuan komputer ke Disdikpora DIY untuk mengurangi jumlah sesi ujian. Ia melihat masih banyak sekolah yang menggelar UNBK sampai tiga sesi. Ujian sesi tiga yang dimulai siang dan berakhir sekitar pukul 16.00 WIB berotensi mengganggu konsentrasi siswa
"Saya sudah minta laporkan ke Pemda DIY agar ke depan fasilitas UNBK terpenuhi supaya UNBK bisa dilakukan ujian bersama [tidak sampai tiga sesi]," kata Helmi, Senin (1/4/2019).
Ia mengaku Pemkab tidak berwewenang menguayakan enambahan komputer karena kewenangan SMA dan SMK dan sederajat sudah di Pemda DIY.
Kepala SMA 3 Bantul, Suwarsono mengakui sekolahnya masih kuran banyak komputer. Dalan UNBK ini ada 187 peserta yang terdiri dari 122 siswa jurusan IPA dan 65 siswa jurusan IPS. UNBK terpaksa digelar tiga sesi karena laboratorium komputer hanya tiga, masing masing ruang ada 20 komputer. "Kami sudah mengajukan tambahan sejak tahun lalu dan semoga tahun ini disetujui," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Eks Lurah Condongcatur ditahan Polda DIY usai kasus penyalahgunaan TKD yang rugikan negara Rp1,7 miliar.
Buruh asal Klaten ditangkap usai mencuri motor di Kartasura dengan modus pura-pura mencari kerja.
Polda DIY periksa 14 saksi dugaan malapraktik RSUD Prambanan, saksi ahli segera dipanggil awal Juli 2026.
Evaluasi Program MBG fokus pada insentif SPPG, kualitas makanan, dan perluasan penerima hingga wilayah 3T.
BPJS Kesehatan tunggu pencairan Rp20 triliun untuk jaga JKN, tanpa intervensi diprediksi bertahan hingga 2027.