BP Tapera Tebar Rp8,83 Triliun Buat Pejuang KPR, Ini Realisasinya
Selama Januari 2024-awal Mei 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp8,83 triliun.
Ilustrasi dana atau anggaran./JIBI
Harianjogja.com, KULONPROGO- Pemkab Kulonprogo memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 209 unit rumah. Sebelumnya dilakukan verifikasi pada tiap rumah, melihat kondisi rumah agar bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Gusdi Hartono menjelaskan, di tahun ini Pemkab Kulonprogo memberikan bantuan RTLH pada 350 unit rumah bersumber dari APBD. Namun, setelah diverifikasi, hanya 209 rumah saja yang layak mendapatkan bantuan perbaikan RTLH dari Pemkab Kulonprogo.
Tiap unit rumah akan mendapatkan bantuan perbaikan RTLH agar menjadi rumah layak huni sebesar Rp15 juta. Untuk tahap pertama, Pemkab Kulonprogo memberikan bantuan hanya 50% saja dengan nominal Rp7,5 juta.
Pemkab Kulonprogo menyerahkan bantuan untuk tahap pertama pada Senin (15/4/2019) di Aula Adikarta, Gedung Kaca, Kompleks Pemda Kulonprogo. "Total di Kulon Progo ini ada 350 rumah yang diajukan.
Tetapi setelah diverifikasi kelayakan untuk mendapat bantuan yang sesuai hanya 209 rumah. Sisanya ada 141, desa dapat segera mengusulkan pengganti 141 yang tidak dapat ini sesuai dengan kriteria RTLH itu, agar tepat sasaran guna perubahan APBD," jelas Gusdi pada Senin (15/4/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Selama Januari 2024-awal Mei 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp8,83 triliun.
Ratusan anak muda gelar konser di Titik Nol Jogja, suarakan perlawanan dan solidaritas di tengah isu kriminalisasi aktivis.
PAD pariwisata Sleman terus naik, tapi pertumbuhannya melambat. Ini penyebab dan data lengkapnya.
Penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Jogja meningkat dan mengancam generasi muda. BPOM ungkap dampak serius hingga risiko kematian.
Buku Kampus Pergerakan diluncurkan saat 28 tahun Reformasi, mengulas sejarah panjang perjuangan mahasiswa sejak 1986.
Tiga calon Sekda Sleman sudah dikantongi Bupati. Tinggal tunggu restu Sri Sultan sebelum pelantikan.