Proses Pemilu Masih Carut Marut, Ini Beragam Permasalahannya

Harianjogja.com, JOGJA--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY mencatat banyak kejadian dan peristiwa yang terjadi selama proses pemilihan dilakukan. Mulai surat suara yang kurang, pemilih yang tidak bisa memilih hingga kasus pembakaran surat suara.

Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengatakan temuan yang paling mencolok adalah banyaknya TPS yang kekurangan surat suara. Kasus tersebut terjadi secara merata di hampir semua TPS. Akibatnya, banyak protes yang disampaikan oleh pemilih. "Dan ini cukup menyita perhatian kami. Ini menjadi salah satu evaluasi," katanya saat jumpa pers di Kantor Bawaslu DIY, Rabu (17/4/2019).

Selain itu, hasil pantauan di lapangan juga menunjukkan banyak pemilih baik yang masuk di DPT/DPTb/DPK yang sudah terlanjur absen tetapi tidak bisa memilih. Ada juga temuan pemilih yang ditolak akibat kertas suara habis.

"Intensitas komunikasi kami dengan KPU hari ini [kemarin] sangat tinggi. Sampai KPU bosan menanggapinya. Banyak yang tidak bisa dihubungi termasuk PPK," kata Bagus.

Dia menduga, persoalan di lapangan muncul karena sejumlah faktor. Ada kesepakatan atau regulasi yang tidak dijalankan di tingkat bawah. Misalnya, untuk pemilih yang mengantongi A5 seharusnya bisa dilayani sejak jam 07.00 WIB.

"Yang terjadi di lapangan, hampir semua KPPS menolak melayani mereka. Pemegang A5 diminta datang jam 12.00 WIB. Ini soal kesalahpahaman [KPPS] atau memang tidak tahu," jelasnya.

Bahkan sejumlah pemantau di TPS juga mengeluh karena ditolak oleh KPPS. Termasuk masalah penggunaan e-KTP untuk memilih yang banyak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Bawaslu mencurigai munculnya kasus yang sama dan merata di TPS tersebut seperti ada kesengajaan.

"Apa-apaan ini kok [persoalan] terjadi secara masif dan terstruktur? Apa ada yang salah dengan proses pelaksanaan Pemilu? Sebab tren yang terjadi hampir semua sama," kata dia.

Komisioner Bawaslu DIY Cici Werdiningsih mengatakan sejumlah kasus juga ditemukan. Mulai surat suara yang tertukar, Ketua KPPS lupa membubuhi tanda tangan hingga kasus dibakarnya surat suara di TPS. Di Gunungkidul, surat suara yang tertukar ada di beberapa TPS. Misalnya surat suara di Dapil 3 tercampur dengan Dapil 2.

"Begitu juga dengan kasus kekurangan surat suara yang sudah terdeteksi sejak pagi. Ada yang surat suaranya kurang untuk Pilpres, DPD RI, DPR RI, jumlahnya bervariasi," katanya.

Yang fenomenal, katanya, adanya surat suara yang dibakar di TPS 9 Jaran mati, Karangmojo, Gunungkidul. Kejadian pembakaran surat suara itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Pelakunya diketahui bernama Mahardika Wirabuana Krisna Murti warga Jaranmati 2.

"Di dalam bilik suara, surat suara itu dibakar. Yang terbakar surat suara DPR RI, surat suara DPR Pusat, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten tersobek, yang DPD masih utuh," kata Cici.

Dia tidak merinci soal penyebab lelaki tersebut melakukan aksi pembakaran surat suara. Alasannya, kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. "Saat kertas dibakar, pelaku sudah diamankan langsung oleh petugas keamanan. Apa motifnya? Kami masih belum mendalaminya," kata Cici.

Adapun Komisioner Bawaslu DIY Sutrisnowati menemukan fakta ada 10 surat suara untuk pasangan Capres-cawapres Prabowo-Sandi di TPS 41 di Bantul yang sudah dicoblos. "Di beberapa TPS juga banyak yang kekurangan surat suara. Bahkan paku dan bantal juga tidak lengkap," katanya.

Amir Nashiruddin Komisioner Bawaslu DIY lainnya mengatakan di wilayah kota Jogja, kasus jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan yang tertera di amplop juga marak terjadi. Beberapa TPS juga tidak ramah bagi kalangan disabilitas. "Ada juga pemilih yang tidak bisa memilih. Dan kotak suara tidak berisi kertas suara [kosong] untuk Pilpres. Akibatnya, pencoblosan ditunda hingga dua jam karena harus meminta surat suara ke TPS lainnya," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.