Uji 5G XLSMART di Kereta Jogja-Solo, Konektivitas Jadi Sorotan
Pengujian jaringan 5G di kereta Jogja–Solo mencatat kecepatan unduh lebih dari 200 Mbps di sejumlah titik, di tengah pertumbuhan trafik internet 17%.
Petugas BPJS Ketenagakerjaan melayani warga di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/6/2017)./Antara-Andreas Fitri Atmoko
Harianjogja.com, JOGJA--Dua orang ahli waris peserta program jaminan ketenagakerjaan mendapatkan santunan total sebesar Rp67,7 Juta. Santunan untuk Jaminan Kematian (JKM) tersebut diberikan oleh Walikota Jogja Haryadi Suyuti di Balaikota Jogja, Selasa (28/5/2019).
Haryadi mengatakan setiap pekerjaan baik di sektor formal maupun informal memiliki potensi risiko kecelakaan kerja. Jika para pekerja mengikuti program sosial ketenagakerjaan, diharapkan risiko-risiko sosial jika terjadi kasus kecelakaan kerja bisa ditangani dengan baik. "Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi kebutuhan bagi para pekerja baik formal maupun informal," katanya di sela-sela kegiatan, Selasa.
Haryadi menilai, pekerja yang menjadi peserta jaminan ketenagakerjaan bisa lebih produktif saat bekerja. Mereka mampu bekerja dengan tenang karena ada perlindungan selama bekerja. "Oleh karenanya, perlu ada kesadaran bagi para pekerja untuk ikut program perlindungan ketenagakerjaan ini. Apalagi jika jaminan itu ditanggung secara bersama-sama maka bisa meringankan beban secara individual," ujarnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jogja Ainul Khalid mengatakan santunan diberikan bagi keluarga ahli waris non ASN (aparat sipil negara) masing-masing kepada ahli waris Yogi Arianto karyawan PT Pesona Cipta sebesar Rp43,7 juta dan Drajat Raharjo pegawai honorer di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jogja sebesar Rp24 juta.
"Untuk ahli waris Yogi selain JKM juga mendapatkan JHT (Jaminan Hari Tua). Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka manfaat yang diterima oleh pekerja sangat besar. Bila mengalami kecelakaan kerja, biaya kami tanggung sampai sembuh dengan indikasi medis. Mereka juga memperoleh pelayanan di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)," katanya.
Dia mengatakan, hingga Mei 2019 klaim yang diserahkan bagi peserta bukan penerima upah (BPU) untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 100 kasus nominal Rp107,9 juta. Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 8 kasus nominal Rp181,4 juta. Adapun Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 6 kasus dengan nominal Rp144 juta.
Untuk jumlah klaim dan besaran manfaat yang sudah dibayarkan hingga Maret 2019, untuk JHT sebanyak 15.839 kasus dengan nominal Rp196,1 miliar, JKK sebanyak 2316 kasus dengan nominal Rp10,9 miliar, JKM sebanyak 138 kasus dengan nominal Rp3,9 miliar. "Untuk Jaminan Pensiun ada sebanyak 1398 kasus dengan nominal Rp1,8 miliar," kata Ainul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengujian jaringan 5G di kereta Jogja–Solo mencatat kecepatan unduh lebih dari 200 Mbps di sejumlah titik, di tengah pertumbuhan trafik internet 17%.
Perlinsos digital mengintegrasikan data lintas lembaga melalui SPLP untuk mempercepat verifikasi dan meningkatkan ketepatan penyaluran bansos.
Polresta Bandara Soetta membongkar laboratorium tembakau sintetis di Cibubur. Tiga tersangka ditangkap dengan barang bukti 177 gram.
Sejumlah kader Golkar Gunungkidul menolak hasil Musda XI dan menilai pelaksanaannya melanggar aturan AD/ART partai.
Inspektorat Daerah Klaten menggelar Gelar Pengawasan Desa Tahun 2026 di Merapi Resto, Selasa (10/11/2026)
Proporsi pekerja informal DIY mencapai 55,14% pada Agustus 2026. Disnakertrans menilai kenaikan itu perlu diikuti penguatan perlindungan kerja.