Dewan Minta Pemkab Moratorium Penambangan Pasir

[caption id="attachment_380568" align="alignleft" width="370"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/02/19/dewan-minta-pemkab-moratorium-penambangan-pasir-380567/truk-pasir-2" rel="attachment wp-att-380568">http://images.harianjogja.com/2013/02/truk-pasir1-370x277.jpg" alt="" width="370" height="277" /> truk pasir.dok[/caption]

SLEMAN-DPRD Sleman meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memberlakukan moratorium penambangan pasir Merapi. Hal ini dilakukan lantaran, penambangan sudah membuat beberapa jalan kabupaten rusak berat.

Anggota Komisi C DPRD Sleman, Huda Tri Yudiana mengatakan jika moratorium penambangan pasir Merapi sangat diperlukan. Langkah itu dilakukan untuk menghentikan sejenak proses penambangan dan membangun jalur khusus untuk truk pembawa pasir.

“Jangan seperti sekarang. Jalan belum selesai diaspal sudah dilalui truk-truk bermuatan tinggi. Bahkan kini tak ada truk yang membawa enam ton, minimal truk membawa delapan ton,” kata Huda di DPRD Sleman, Senin (18/2/2013).

Huda menambahkan jika ada warga yang kecelakaan akibat jalan rusak ini maka warga boleh menuntut pada Bupati Sleman. Jalan yang rusak berat ini terjadi di Jalur di Dusun Koroulon (Sleman) menuju Dusun Manisrenggo (Klaten).

“Kalau di sana bukan lagi jalan beraspal tapi sudah mirip sungai kecil. Ini kok, ya dibiarkan berlarut-larut, harusnya ada penindakan yang tegas dari Pemkab Sleman,” jelas Huda.

Kalaupun akan dibuka kembali untuk normalisasi, Huda mengusulkan agar mengikutsertakan warga sekitar memiliki saham penambangan. Ini menjadi CSR hidup bagi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan tempat penambangan.

“Minimal Golden Share itu mencapai 10% sampai 20%. Itu wujud CSR yang permanen bagi warga. Bukan lantas warga boleh menambang namun hanya menggunakan alat manual sedangkan pengusaha menambang diperbolehkan memakai alat berat,” tukas Huda.

Adapun, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan jika perbaikan jalan terus dilakukan pada jalan-jalan yang rusak. Namun, frekuensi yang lewat jalan tersebut lebih banyak. Untuk itu pihaknya memang menghimbau agar jalan yang sedang diperbaiki untuk tidak dilintasi kendaraan.

“Yang jelas permasalahan jalan alternative itu tidak banyak. Harus pahami situasi di wilayah itu. Diharapkan jangan sampai jalan diperbaiki namun besok sudah sudah untuk lewat kendaraan dan rusak. Jadi semua pihak harus sama-sama ngampet,” harap Sri Purnomo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.