Gerak Cepat Pemkab Klaten Pulihkan Pasar Bayat Pascakebakaran
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang melanda Pasar Sidoharjo di Desa Paseban, Kecamatan Bayat.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Sebanyak 32 dari 236 sertifikat aset milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hilang dan belum diketahui keberadaannya.
Informasi yang diperoleh Harian Jogja, raibnya sertifikat asli tersebut diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan pada tahun 2012 lalu.
BPK memberikan laporan Pemerintah Kabupaten Gunungkidl memiliki aset berupa tanah sebanyak 453 petak. Jumlah tersebut, sebanyak 236 sudah memiliki sertifikat dan 217 lainnya belum.
Dari total 236 asset tanah yang sudah disertifikasi, 32 di antaranya hilang dan hanya ada fotocopynya saja.
Pelaksana Tugas (Plt) DPPKAD Gunungkidul Supartono saat dikonfirmasi mengelak dikatakan hilang. Menurut dia, sertifikat itu masih ada namun posisinya dimana masih dicari. "Tidak hilang, mungkin ketelingsut. Kita sedang cari" kilahnya, Minggu (28/7/2013)
Karena hingga kini ke-32 sertifikat tersebut belum ditemukan, DPPKAD pun sudah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional. "Kita sudah koordinasi dengan BPN," ucap Supartono
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang melanda Pasar Sidoharjo di Desa Paseban, Kecamatan Bayat.
Rupiah menguat ke Rp17.795 per dolar AS. IKK Juli 2026 masih optimistis meski turun tiga bulan beruntun.
Kabupaten Klaten kembali menegaskan komitmennya sebagai salah satu daerah penyelenggara olahraga otomotif di Indonesia melalui Klaten International Motocross
BPA Kejagung menggelar lelang serentak 10–14 Agustus 2026 dengan potensi pemulihan aset negara mencapai Rp289,39 miliar.
Promosi digital dan sinergi swasta digenjot untuk mengejar target wisman. Namun, direct flight masih menjadi tantangan pasar jarak jauh.
RAPBD Sleman 2027 mengalokasikan belanja Rp3,55 triliun untuk enam agenda prioritas, termasuk kemiskinan, SDM, ekonomi, dan pemerintahan.