LOWONGAN CPNS 2013 : Gunungkidul Kekurangan PNS, Tapi Tak Bisa Menambah

[caption id="attachment_432330" align="alignleft" width="359"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/07/29/lowongan-cpns-2013-gunungkidul-kekurangan-pns-tapi-tak-bisa-menambah-432327/pns-logo-abdi-negara-3" rel="attachment wp-att-432330">http://images.harianjogja.com/2013/07/PNS-LOGO-abdi-negara2.jpg" alt="" width="359" height="218" /> JIBI/Harian Jogja/Istimewa
Ilustrasi[/caption]

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah kabupaten Gunungkidul kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) namun tidak diizinkan melakukan rekruitmen karena beban gaji di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sudah lebih dari 50%.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul I Ketut Santosa mengaku bingung dengan tidak adanya jatah CPNS jalur umum.

Ketut menyatakan, setiap tahun PNS yang pensiun sebanyak 350 pegawai. Nmaun, sejak tiga tahun lalu Pemkab tidak menerima CPNS sehingga banyak pos yang kosong. “Jelas kita kekurangan pegawai tapi ya mau bagaimana lagi” jelasnya, Minggu (28/7/2013).

Dari data BKD, saat ini jumlah pegawai Pemkab Gunungkidul 10.600 orang. Jumlah tersebut, 6.000 di antaranya adalah PNS guru. Untuk guru kekurangan 1.135, dengan rincian guru SD kurang 815, guru SMP 148, guru SMK 168. Menurut Ketut dari jumlah kekurangan tersebut sebanyak 400 yang mendesak untuk segera terisi.

Ketut menambahkan ada 155 tenaga honorer dan sudah didaftarkan agar bisa ikut ujian CPNS. “Sudah kami daftarkan ke pusat. Ujian [CPNS]-nya September besok,” kata dia.

Terpisah Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul Slamet mendesak Bupati untuk merampingkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Gunungkidul dengan alasan terlalu boros sehingga membebani anggaran.

Menurut dia, anggaran 70% habis digunakan untuk gaji pegawai, sementara sisanya untuk pelayanan masyarakat.
Perampingan dinas, kata Slamet, bisa dengan cara menyatukan SKPD yang serumpun, seperti Dinas Peternakan bisa digabung dengan Dinas Pertanian.

Bupati Gunungkidul Badingah menanggapi mengakui ada beberapa satuan kerja yang perlu dirampingkan demi penghematan anggaran. “Sudah masuk dalam pembahasan. Sedang kita bahas memang sedang ditata.” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.