UPETI UNTUK PEJABAT : Dinas Pendidikan Bantul Membantah
[caption id="attachment_443530" align="alignleft" width="400"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/09/02/upeti-untuk-pejabat-dinas-pendidikan-bantul-membantah-443527/uang-ilustrasi-hengky-irawan-16" rel="attachment wp-att-443530">http://images.harianjogja.com/2013/09/uang-ilustrasi-HENGKY-IRAWAN.jpg" alt="" width="400" height="325" /> Ilustrasi suap untuk pejabat (JIBI/Harian Jogja/Hengky Irawan)[/caption]
Harianjogja.com, BANTUL- Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul, Masharun Ghazalie membantah bahwa jajarannya meminta upeti atau uang saku kepada sekolah yang dikunjungi.
"Tidak ada kalau kami minta upeti, meskipun kadang kami datang karena undangan dan ada uang saku, kami tolak," katanya di Bantul, Senin (2/9/2013).
Menurut dia, memang Dinas Pendidikan sering mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan progam sukses pendidikan, seperti penerimaan siswa baru, pelaksanaan kurikulum, ujian nasional dan lain-lain.
Namun kata dia, pihaknya meyakinkan bahwa dirinya maupun para stafnya tidak pernah menerima upeti ketika berkunjung ke sekolah yang mendapatkan pembinaan.
"Kami datang ke sekolah karena ada undangan dan diminta melakukan pembinaan, Bantul bisa sukses bidang pendidikan karena ada pembinaan dan perhatian. Jadi memang kami harus datang ke sekolah-sekolah," katanya.
Ia mengatakan, persepsi inilah yang terkadang membuhonor narasumber
at miss komunikasi antara pihak sekolah dengan pejabat yang datang, sehingga ada pihak sekolah yang masih memberi uang saku kepada pejabat Dinas Pendidikan.
"Uang saku memang diperbolehkan dalam kapasitas sebagai narasumber, dan besarannya diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup). Kalau narasumber itu sering disebut uang honor ada aturannya, untuk pejabat Dinas minimal Rp300 ribu," katanya.
