KEISTIMEWAAN DIY : Danais Bisa Cair Akhir Oktober

29 September 2013 13:25 WIB Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Keuangan setuju permintaan Panitia Khusus DPRD DIY meminta waktu tambahan pembahasan Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) hingga 7 Oktober. Jika pada tanggal itu Perdais bisa disahkan, maka akhir Oktober dana Keistimewaan (Danais) bisa cair.

Rencananya Perdais akan disahkan akhir September ini. Namun Pansus tidak sanggup dan meminta tambahan waktu yang kemudian disetujui Kemenkeu.

“Kalau itu terpenuhi, Danais bisa dicairkan pada akhir Oktober dengan menghitung rentang waktu tahap evaluasi Perda di Kementerian Dalam Negeri,” ujar Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan (Raperdais) DPRD DIY Esti Wijayati, Kamis (26/9/2013).

Menurut Politisi PDIP itu Danais sebesar Rp231 miliar tersebut sudah dialokasikan dalam belanja lain- lain di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Nah, saat persyaratan pencairan sudah terpenuhi, dana itu tinggal dialihkan ke belanja transfer.

Esti mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No103/PMK.07/2013 tentang penyaluran Danais, anggaran akan disalurkan sebanyak tiga termin. Namun karena sekarang ini adalah masa transisi keistimewaan DIY, danais itu dicairkan dalam dua termin.

Pada termin pertama akan dicairkan sebanyak 50%.“Penyerapan Danais pada termin pertama akan mempengaruhi besaran yang dicairkan pada termin kedua,” kata Esti.

Sebelumnya, Pansus menarget Perdais induk disahkan pada 30 September. Secara administrasi. Menurut Esti, perpanjangan pembahasan itu masih wajar, karena tata tertib Dewan menyebutkan kerja Pansus dapat diperpanjang sampai satu bulan.

Sebagaimana diketahui Pansus baru membahas sampai pada Pasal 20 yang mengatur soal pengisian jabatan gubernur dan kelembagaan. Pada pembahasan kelembagaan, Pansus mentok karena peleburan lembaga tidak permanen (ad hoc) dalam lembaga keistimewaan berbenturan dengan pembentukan lembaga ad hoc yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Kendati begitu, Kepala Biro Hukum Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh, kata Esti, memberi keleluasaan pada Pansus agar dapat mengaturnya pada Perdais Kelembagaan yang akan dibahas setelah diketoknya Perdais induk.

Sebab jika harus menunggu lembaga- lembaga itu terbentuk sama saja menunggu Pemerintah Daerah DIY merombak seluruh Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga menyulitkan penyaluran Danais di tahun ini.