APBD 2014 : Ini Penjelasan DPPKAD Bantul atas Belanja Pegawai dan Anggaran Kemiskinan
One hundred thousand rupiah notes are seen through a magnifying glass in this photo illustration taken in Singapore, in this file picture taken March 14, 2013. Banks in Singapore are stubbornly against adopting domestically set reference rates for derivative contracts in the Indonesia rupiah, despite preparing to drop their own rate fixing for the Malaysian ringgit and Vietnamese dong. To match Analysis MARKETS-INDONESIA/FIXING REUTERS/Edgar Su - Files (SINGAPORE / Tags: BUSINESS) Harianjogja.com, BANTUL- Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul Fenti Yusdayati menyatakan, belanja pegawai sebesar 62,21% sejatinya merupakan prestasi sebab mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2011, belanja pegawai masih di angka 70%, lalu turun menjadi 67% pada 2012 serta menjadi 66% pada tahun lalu. "Penurunan menjadi enam puluh dua persen tahun ini harusnya prestasi, bisa turun sebanyak itu," terang Fenti, Rabu (5/2/2014).
Pemkab masih menargetkan, angka itu turun menjadi 60%. Sedangkan untuk mengejar angka ideal 50%, menurut dia, masih sulit dilakukan dalam waktu dekat.
Sebab, pemerintah daerah juga harus menahan beban kenaikan gaji pegawai setiap tahunnya yang pada akhirnya membebani anggaran daerah.
Ihwal rendahnya anggaran kemiskinan yang hanya 2,6%, menurut dia, karena anggaran tersebut memang murni untuk kegiatan pemberantasan kemiskinan. Namun di luar itu, masih banyak anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk kemiskinan meski tidak secara langsung.
"Seperti anggaran infrastruktur yang disalurkan lewat pekerjaan umum itu juga terkait kemiskinan. Karena penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dari satu sisi," lanjutnya.
