Kasus Kekerasan Hantam Pesantren, Santri Baru di Jawa Tengah Menyusut
Jumlah santri baru di Jateng turun hingga 20% pada 2025, NU akui dampak kasus kekerasan dan dorong reformasi pesantren.
Harianjogja.com, JOGJA-PT Jogja Tugu Trans akan mulai mengoperasikan sebanyak 20 bus trans jogja yang dibeli dari Lampung, pada bulan Maret.
Direktur PT JTT Bambang Sugiharto mengatakan 20 bus itu sudah dibeli dengan pinjaman uang dari Bank Pembangunan Daerah DIY.
Bus tidak langsung diboyong ke bengkel PT JTT di Jalan Wonosari karena baru dikembalikan ke pihak karoseri di Jakarta untuk proses pengecetan.
Terkait kondisi mesin, kata dia, masih prima 100%. Sebab, bus- bus itu batal dioperasikan oleh Trans Lampung. Perusahaan leasing menariknya karena Trans Lampung bangkrut. "Dibawa ke Jogja Maret," kata dia, saat dihubungi Kamis (6/2/2014).
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DIY memberikan sanksi berupa denda atas keterlambatan pengoperasian 20 bus Trans Jogja yang dijanjikan PT Jogja Tugu Trans dibeli dari Trans Lampung karena merugikan pelayanan publik.
"1 Mei harus beroperasi, kalau enggak, saya denda sehari satu per mil (1,6 kilometer) dari nilai kontrak 20 bus,"ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis Trans Jogja Dishub DIY, Agus Minang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jumlah santri baru di Jateng turun hingga 20% pada 2025, NU akui dampak kasus kekerasan dan dorong reformasi pesantren.
YIA menuntaskan 100 persen balik nama sertifikat lahan dengan BPHTB Rp0, memperkuat legalitas aset dan pengembangan kawasan aerotropolis Kulon Progo.
Pemerintah menyiapkan revisi Tarif Batas Atas tiket pesawat dengan skema baru yang mempertimbangkan harga avtur, kurs, dan kebutuhan masyarakat.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 5 Juni 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif Rp8.000, tersedia 14 perjalanan setiap hari.
Jadwal KRL Solo–Jogja Jumat 5 Juni 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta. Tarif Rp8.000 dengan 12 perjalanan dari pagi sampai malam.
Istana menegaskan Presiden Prabowo rutin mengevaluasi seluruh program kementerian dan lembaga sebagai bagian dari penguatan pengawasan serta pemberantasan korup