New York Dukung Jakarta Terbitkan Obligasi Rp5,6 Triliun
New York mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah Rp5,6 triliun pada 2027 untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Harianjogja.com, JOGJA-PT Jogja Tugu Trans akan mulai mengoperasikan sebanyak 20 bus trans jogja yang dibeli dari Lampung, pada bulan Maret.
Direktur PT JTT Bambang Sugiharto mengatakan 20 bus itu sudah dibeli dengan pinjaman uang dari Bank Pembangunan Daerah DIY.
Bus tidak langsung diboyong ke bengkel PT JTT di Jalan Wonosari karena baru dikembalikan ke pihak karoseri di Jakarta untuk proses pengecetan.
Terkait kondisi mesin, kata dia, masih prima 100%. Sebab, bus- bus itu batal dioperasikan oleh Trans Lampung. Perusahaan leasing menariknya karena Trans Lampung bangkrut. "Dibawa ke Jogja Maret," kata dia, saat dihubungi Kamis (6/2/2014).
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DIY memberikan sanksi berupa denda atas keterlambatan pengoperasian 20 bus Trans Jogja yang dijanjikan PT Jogja Tugu Trans dibeli dari Trans Lampung karena merugikan pelayanan publik.
"1 Mei harus beroperasi, kalau enggak, saya denda sehari satu per mil (1,6 kilometer) dari nilai kontrak 20 bus,"ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis Trans Jogja Dishub DIY, Agus Minang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
New York mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah Rp5,6 triliun pada 2027 untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 24 September 2026 lengkap dengan 15 perjalanan, waktu keberangkatan, stasiun, dan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 24 September 2026 dari Palur menuju Jogja lengkap dengan waktu keberangkatan di setiap stasiun.
Kenali enam pemain baru 5cm: Revolusi Hati. Roman King memerankan Zafran muda dalam prekuel film 5 cm yang dijadwalkan tayang akhir 2026.
DPRD Sleman mengingatkan potensi dampak jalan tol terhadap kunjungan wisatawan. Pemkab diminta memperkuat destinasi dan memperbanyak event pariwisata.
DPRD Bantul mengingatkan pengelolaan KDMP perlu pengawasan, manajemen yang kuat, dan produk lokal agar tak mengulang persoalan KUD.