Advertisement
Waria di Jogja Merasa Terpinggirkan
Harian Jogja/Gigih M. HanafiSejumlah waria dari komunitas Eben Ezer bertemu dengan Kepala Dinas Sosial di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Selasa (1 - 4). Mereka menuntut Pemerintah DIY untuk lebih memperhatikan keberadaan mereka dengan memberikan pelatihan keterampilan serta modal usaha sehingga mereka dapat hidup mandiri serta tidak kembali ke jalanan.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA – Belasan Waria yang tergabung dalam komunitas Eben Ezer mendatangi Kantor Dinas Sosial DIY, Selasa (1/4/2014). Tujuannya meminta kejelasan terkait penerapan Perda No 1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, karena dalam penerapannya dirasa sangat mendiskriminasikan kelompok masyarakat marjinal.
“Kami awalnya mendukung penuh terkait kebijakan itu. Namun, setelah disahkan beberapa waktu lalu, kami jadi tidak bisa beraktivitas, padahal di satu sisi kebutuhan untuk hidup harus tetap terpenuhi,” keluh Pieter Alexander, salah satu peserta aksi.
Advertisement
Dia meminta kejelasan terkait konsekuensi dari peraturan tersebut. Pasalnya, pelatihan yang digagas oleh Dinas Sosial belum menyentuh ke kelompok Eben Ezer.
Padahal, dari awal perancangan perda mereka selalu mendukung dan mengikuti tiap detil perkembangannya. “Jelas kami pertanyakan, kenapa kami belum masuk dalam pelatihan itu. malahan, yang masuk dalam kegiatan itu mereka-mereka yang tidak jelas asal usulnya,” kata dia dengan nada kesal.
Diakui Pieter, sapaan akrabnya, organisasi ini tidak hanya menaungi waria saja, melainkan orang jompo serta anak-anak terlantar juga masuk dalam kelompok marjinal tersebut. Sampai saat ini, sambungnya, kelompok ini memiliki anggota sekitar 300 orang.
“Kalau yang waria jumlah kami sekitar 60 orang,” sebutnya.
Nada kesal juga terlihat dari raut muka Septi, waria yang ikut audiensi dengan Dinsos DIY. Menurut dia, 90% anggota mereka adalah orang yang memilik KTP DIY. Namun, mengapa mereka belum juga dimasukan dalam agenda pelatihan yang disusun dinas.
“Jelas kami pertanyakan, katanya mengutamakan penduduk Yogykarta. Tapi kenapa kami-kami sebagai warga yang sah belum juga diikutkan, malahan mereka yang tidak begitu jelas mendapatkan prioritas terlebih dahulu,” sindirnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gratis! Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Resmi Dibuka Mulai Hari Ini 2 Juli 2025, Waktu Tempuh Hanya 10 Menit
Keputusan MK Pemilu dan Pilkada Dipisah, Ini Respons KPU Sleman
NPC Kulonprogo Targetkan 25 Medali di Peparda 2025, Jumlah Atlet Meningkat Efek Qonitah
Advertisement
Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, PDIP Kota Jogja Soroti Substansi Demokrasi
Pendaftaran Jalur Domisili Wilayah untuk SPMB SMP di Bantul Diklaim Berjalan Lancar
Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Cegah Kawasan Kumuh, DPUPKP Bantul Terapkan WebGIS di Tiga Kapanewon Wilayah Pantai Selatan
Advertisement
Jadwal DAMRI Semarang Jogja PP
Tol Jogja Solo Segmen Klaten Prambanan Mulai Beroperasi 24 Jam, Mau Nyoba? Masih Gratis Loh!
Jalur dan Tarif Trans Jogja Hari Ini, Rabu 2 Juli 2025
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Bantul, Rabu 2 Juli 2025, Cek Lokasinya di Sini
Berita Pilihan
Advertisement
Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Libur Panjang 1 Sura, Penumpang KA Jarak Jauh di Daop 6 Jogja Melonjak 20 Persen
- Sambut Positif Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, KPU DIY: Kurangi Beban Teknis
- Kelurahan Kadipaten Jogja Gencarkan Penggunaan Biopori Demi Kurangi Sampah Organik
- Pelajar Jogja Isi Liburan Sekolah dengan Lestarikan Budaya Jawa, Belajar Geguritan hingga Aksara Jawa
- Puluhan Warga Gunungkidul Ingin Bekerja di Luar Negeri, Taiwan Jadi Tujuan Favorit
Advertisement
Advertisement
