Muktamar ke-35 NU Ricuh, Kader Adu Jotos di Pintu Gerbang Ponpes Tambakberas Jombang
Muktamar ke-35 NU di Jombang ricuh setelah massa pendukung Gus Yusuf memprotes aturan masa iddah politik bagi calon Ketum PBNU.
Harianjogja.com, KULONPROGO- Ketua Panitia UNPK sekaligus Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cipta Wiyata, Dwi Luhur Prasetyo, sebagian besar peserta ujian adalah ibu-ibu rumah tangga dan lanjut usia.
Peserta tertua, yakni Rubinem yang berusia 64 tahun. Namun, semangatnya untuk menyelesaikan pendidikan SMP sangat tinggi.
"Mereka ini sebelumnya harus mengikuti aktifitas belajar selama tiga tahun. Jelas banyak kendala yang kami hadapi, selain karena faktor kesibukan mereka mencari nafkah, juga faktor usia," papar Dwi, Rabu (7/5/2014).
Kelonggaran memang diberikan agar saat mengerjakan ujian, peserta tidak dibebani dengan urusan rumah tangga. Terutama menyediakan panitia khusus untuk mengasuh anak-anak yang dibawa oleh para peserta. Tak heran suara celoteh anak-anak sesekali terdengar dari kelas.
Dwi mengungkapkan antusiasme warga di kecamatan ini untuk menempuh ujian paket B sangatlah besar. Mudahnya persyaratan lowongan kerja yang dikeluarkan sejumlah industri di kabupaten ini membuat minat masyarakat untuk mendaftar cukup tinggi.
"Tapi selain itu juga sekarang ini bikin SIM C saja juga harus melampirkan ijazah SMP baru bisa mengurus dan mendapatkan SIM," jelas Dwi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Muktamar ke-35 NU di Jombang ricuh setelah massa pendukung Gus Yusuf memprotes aturan masa iddah politik bagi calon Ketum PBNU.
BMKG memperbarui sebaran abu vulkanik Anak Krakatau Senin pagi. Abu terpantau hingga 50.000 kaki dan berpotensi mengganggu penerbangan.
BNPB menyiapkan OMC untuk membantu meluruhkan abu erupsi Anak Krakatau di Jakarta, Banten, dan Lampung setelah kondisi memungkinkan.
Iran akan menetapkan zona maritim terbatas baru di luar Selat Hormuz. Kapal yang masuk kawasan tersebut akan dimasukkan daftar sanksi.
DPRD Kota Jogja menyoroti biaya listrik dan pemeliharaan balai RW yang masih ditanggung warga secara swadaya dan meminta Pemkot turun tangan.
BMKG menyebut abu vulkanis Anak Krakatau berpotensi bergerak ke Jawa tergantung perubahan arah dan kecepatan angin.