Advertisement
SABDA RAJA : Kelompok Agama Tolak Pencabutan Gelar Kalifatullah
Raja Kraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X di dampingi Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas (dua kanan di Dalem Wironegaran, Jogja, Jumat (8/5/2015). Pertemuan dengan puluhan perwakilan masyarakat Jogja tersebut Sultan HB X menjelaskan lebih terperinci tentang Sabda Raja dan Dawuh Raja beberapa waktu lalu. (Gigih M. Hanafi/JIBI - Harian Jogja)
Advertisement
Sabda Raja yang dikeluarkan HB X ditolak kelompok agama.
Harianjogja.com, JOGJA-Kelompok agama di Jogja menolak pencabutan gelar Sayyidin Panatagama Kalifatullah. Hal itu tampak dari keresahan puluhan Jamaah Nahdliyin Mataram yang mengadakan pisowanan di Makam Raja-Raja Kotagede, Minggu (10/5/2015).
Advertisement
Koordinator Jamaah Nahdliyin Mataram Muhammad Alfuniam mengatakan pisowanan dilakukan tahlil dan ziarah ke makam raja-raja Mataram. Tujuannya, untuk menyampaikan uneg-uneg sekaligus pernyataan sikap Jamaah Nahdliyin Mataram terkait sabdaraja Sultan HB X.
"Kami memilih untuk bersikap netral dalam suksesi karena bukan ruang dan proporsi kami, akan tetapi berkepentingan untuk mempertahankan gelar kalifatullah," ujarnya.
Ia menjelaskan, Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Kalifatullah secara historis, sosial, dan kultural merupakan gelar bagi penerus kerajaan Mataram Islam yang tidak bisa dipisahkan dari eksistensi Kraton Mataram Islam. Niam tidak menampik jika telah terjadi perubahan zaman, namun perubahan seharusnya tidak mengabaikan sejarah panjang tradisi dan adat Mataram Islam yang saling berhubungan antara Islam dan Jawa.
Menurutnya, pengubahan gelar telah menghapus pondasi batin dan karakter Islam Jawa dari Kraton Mataram yang selama ini mampu menyelaraskan kebudayaan Islam Jawa terhadap perubahan zaman. Ia juga mengkhawatirkan perubahan gelar akan berimplikasi terhadap pelaksanaan Pasal 1 Ayat 4 Pasal 18 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan.
"Kami berharap dengan kegiatan ini Sultan dapat mendengar dan kembali menggunakan gelar kalifatullah," ujar Niam.
Ditambahkannya, pernyataan sikap Jamaah Nahdliyin Mataram bukan pernyataan resmi Nadhalatul Ulama (NU) karena struktur organisasi tersebut belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemkab Sleman Sosialisasikan Program Kampung Hijau
Jadwal Buka Depo Sampah di Kota Jogja
Jadwal Pemadaman Listrik Sabtu 20 April 2024: Giliran Sleman dan Kota Jogja, Cek Lokasinya!
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Sabtu 20 April 2024: Hujan Ringan!
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Sabtu 20 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Jadwal Kereta Bandara YIA Sabtu 20 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
YIA Catat Rekor Tertinggi 19.600 Penumpang dengan 125 Pergerakan Pesawat dalam Sehari
Jadwal KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Sabtu 20 April 2024
Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Sabtu 20 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Wanita Berkebaya Gelar Aksi dengan Mata Tertutup di Tugu Jogja, Merespons Jelang Pembacaan Putusan MK
Akhirnya DPUP-ESDM DIY Mulai Sosialisasi Normalisasi Tanjakan Clongop Pekan Depan
Pansus DPRD DIY Mulai Bahas Perubahan Aturan Soal Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Hasil Riset: 34 Persen Masyarakat Belanja Bahan Makanan Masih secara Offline
Dibanding Tahun Lalu, Jumlah Turis dan Belanja Wisatawan Kota Jogja Kali Ini Naik Selama Libur Lebaran
Advertisement
Pembuktian Money Politic Cukup Sulit, Bawaslu Bantul Antisipasi Money Politic pada Pilkada 2024
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Ungkap Mantan Kepala Bea Cukai Jogja Lakukan Pencucian Uang Capai Rp20 Miliar
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Termasuk Jogja, BMKG Ingatkan Sebagian Besar Wilayah Indonesia Waspada Cuaca Ekstrem
- Stok dan Jadwal Donor Darah di Jogja Hari Ini, Jumat 19 April 2024
- KPU Buka Layanan Konsultasi bagi Paslon Perseorangan di Pilkada Kota Jogja
- Pencegahan Kecelakaan Laut di Pantai Selatan, BPBD DIY: Dilarang Mandi di Laut
- Perekrutan Badan Ad Hoc Pilkada DIY Dibuka Pekan Depan, Netralitas Jadi Tantangan
Advertisement
Advertisement
