RUMAH TIDAK LAYAK HUNI : Pemerintah Desa Anggarkan Pembangunan Rumah

Rumah tidak layak huni di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul mendapatkan perhatian dari Pemerintah desa setempat

Harianjogja.com, BANTUL- Sebanyak 12 rumah tidak layak huni di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul direhab menggunakan dana desa. Inovasi tersebut dapat ditiru oleh desa lain.

Rehab perdana rumah tidak layak huni digelar Minggu (8/10/2015) di Dusun Pelemsewo, Panggungharjo. "Total ada 12 rumah, hari ini yang pertama," terang Kepala Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi. Pembangunan itu menggunakan dana desa yang mulai digelontorkan ke 75 desa di Bantul tahun ini.

Panggungharjo tahun ini mendapat alokasi dana desa senilai Rp368 juta, sebanyak Rp80 juta diantaranya digunakan untuk bedah rumah. Selama ini menurut Wahyudi, dana desa hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan atau jembatan.

Padahal, rehab rumah tidak layak huni termasuk pembangunan infrastruktur di sektor perumahan. "Jadi tidak salah bila digunakan untuk pembangunan rumah, itu infrastruktur perumahan," tutur Lurah yang desanya menggondol juara sebagai desa terbaik se-Indonesia pada 2014 itu.

Ditambahkannya, rumah tidak layak huni banyak ditemukan di desa-desa di Bantul. Di Panggungharjo misalnya, tercatat sebanyak 180 rumah tidak layak huni dari total 8.600 rumah yang ada di wilayah ini. Ia menargetkan, 180 rumah itu selesai direhab hingga 2018.

Pemerintah desa menggunakan 14 indikator kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memilih rumah yang layak dapat bantuan, ditambah satu indikator kemiskinan versi pemerintah desa. Bantuan terlebih dahulu diberikan pada warga miskin yang memiliki balita, ibu hamil, bayi atau warga lanjut usia (lansia).

Camat Sewon, Bantul Kwintarto Heru Prabowo mengatakan, bedah rumah menggunakan dana desa merupakan terobosan. "Ada inovasi desa dan ketanggapan. Kami dorong desa agar lakukan sesuatu yg luar biasa seperti ini," ujar dia.

Pernyataan soal inovasi pemerintahan desa tersebut sejalan dengan kondisi yang terjadi di Bantul. Selama ini, mayoritas bedah rumah di Bantul didanai oleh Pemerintah Pusat, DIY, Pemkab Bantul serta donatur. Padahal desa mulai tahun ini menerima anggaran miliaran rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terpisah, Sariyanto, 43 warga Pelemsewu yang menerima bantuan bedah rumah mengungkapkan, mendapan dana senilai Rp10 juta untuk membangun rumahnya seluas 30 meter persegi. "Pembangunannya gotong royong serta dibantu dari TNI," tutur buruh serabutan itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.