BPJS KESEHATAN : Pemkab Bayar Iuran Warga Kurang Mampu

BPJS Kesehatan juga didukung Pemkab Gunungkidul.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Sedikitnya 22.680 warga kurang mampu di Gunungkidul diikutkan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per Januari 2016. Jaminan ini langsung ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,2 miliar.

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Priyanta Madya Satmaka mengatakan, jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu merupakan bagian dari program pemerintah, agar seluruh warga Indonesia pada 2019 mendatang sudah harus memiliki jaminan kesehatan. Proses pendaftaran ini sudah dimulai sejak lama, namun khusus kepesertaan yang dibiayai pemkab sudah dirancang sejak tahun lalu.

Hal ini tergambar jelas dalam program yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016. Di dalam dokumen ini tertuang anggaran sebesar Rp5.232.276.000 untuk membayar premi BPJS Kesehatan bagi warga yang kurang mampu sebanyak 22.680 orang.

“Penandatangan kerja sama ini sudah dilakukan sejak awal Desember lalu. Jadi mulai awal tahun ini, warga yang telah didaftarkan bisa menikmati pelayanan BPJS Kesehatan,” kata Priyanta kepada wartawan, Minggu (3/1/2016).

Dia menjelaskan, proses pelaksanaan program ini langsung diserahkan ke Satuan Perangkat Kerja Daerah yang berkaitan mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) hingga Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Gunungkidul. Sedangkan itu, tugas Bappeda hanya sebatas koordinasi program semata. Oleh karenanya, Priyanta mengakui belum tahu apakan kartu-kartu kepesertaan masih dalam proses pencetakan atau sudah diserahkan ke masyarakat.

“Ini bukan jadi soal, karena yang paling penting pemkab konsen mendukung program pemerintah agar seluruh warga memiliki jaminan kesehatan,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakan Priyanta, jumlah penduduk Gunungkidul semester I 2015 ada 749.477 jiwa. Dari jumlah ini yang sudah masuk program JKN sebanyak 507.202 orang. Rinciannya 444.382 jiwa pemegang kartu PBI Jamkesmas dan 62.820 orang merupakan pemegang kartu BPJS mandiri dan Pekerja Penerima Upay dari PNS, TNI-Polri.

Sementara itu, jumlah penduduk yang belum tercover jaminan kesehatan mencapai 242.275 orang. Jadi dengan tambahan kepesertaan sebanyak 22.680 orang ini maka warga yang belum memiliki jaminan kesehatan terus berkurang.

“Tahun ini, kami menargetkan 136. 278 penduduk [jumlah ini sudah termasuk 22.680 orang yang dibiayai oleh pemkab] ikut dalam program JKN yang rencananya akan digarap barengn dengan provinsi. Sedang untuk 105.997 warga lainnya didorong untuk ikut kepesertaan mandiri karena dianggap mampu secara ekonomi,” kata Priyanta lagi.

Sementara itu, Kepala Opersional BPJS Kesehatan Wonosari Syarifatun Kurniaekawati belum bisa dikonfirmasi mengenai perkembangan kepesertaan di Gunungkidul. Saat dihubungi kemarin, ponselnya dalam kondisi tidak aktif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.