Advertisement
KASUS KORUPSI BANTUL : Dugaan Korupsi Padat Karya, 60 KK Diperiksa
Advertisement
Kasus korupsi Bantul diduga terjadi pada proyek padat karya
Harianjogja.com, BANTUL- Kejaksaan Negeri Bantul memeriksa 60 orang keluarga pelaksana program padat karya di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Proyek padat karya untuk pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa tersebut diduga terjadi penyalahgunaan.
Advertisement
Puluhan kepala keluarga asal Desa Sitimulyo, Piyungan itu diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul, Selasa (2/2/2016). Pasalnya, lembaga tersebut menerima laporan dugaan penyalahgunaan dana desa di Piyungan dalam program padat karya.
"Ada laporan dari masyarakat kalau program itu tidak terlaksana," terang Kepala Kejari Bantul Ketut Sumedana, Selasa (2/2/2016). Program pembangunan infrastruktur di Desa Sitimulyo, Piyungan itu menggunakan dana desa senilai Rp250 juta.
Kegiatan itu melibatkan puluhan keluarga di desa tersebut sebagai pelaksana pekerjaan. "Kabarnya dana tersebut tidak sampai ke masyarakat. Tapi ini baru laporan masih kami selidiki," tutur dia.
Proyek tersebut menggunakan dana desa tahun anggaran 2015. Dana pembangunan digelontorkan oleh pemerintah desa setempat ke masyarakat. Dana itu dikelola langsung oleh masyarakat. Sejauh ini menurut Ketut, lembaganya belum menemukan indikasi penyalahgunaan dalam kasus ini.
"Dari beberapa keluarga yang sudah kami periksa sebagai pengelola bantuan, katanya dananya sampai kok dan proyeknya dikerjakan. Tapi ini pemeriksaan masih terus berlanjut, kita akan lihat hasilnya nanti," imbuhnya lagi.
Sejak Undang-undang Desa bergulir pada 2015, desa-desa di Bantul menerima anggaran miliaran rupiah tiap tahunnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Bantul, Heru Wismantara sebelumnya menyatakan, pada tahun ini saja, sebanyak 75 desa di Bantul menerima anggaran sebesar Rp163 miliar. Terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp103 miliar serta Dana Desa (DD) senilai Rp60 miliar. "Jumlahnya naik dibanding 2015. Tahun lalu ADD hanya Rp97,6 miliar sedangkan DD hanya Rp26 miliar," kata Heru Wismantara belum lama ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Tegas! Menhub Pastikan Kebijakan Zero ODOL Berlanjut, Lebih Cepat Lebih Baik
Advertisement

Begini Cara Masuk Gratis ke Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Khusus Bulan Juli 2025
Advertisement
Berita Populer
- Libur Sekolah, Museum Sandi Ramai Dikunjungi Wisatawan Keluarga
- Leptospirosis di Jogja Meningkat Signifikan, Ada 18 Kasus dengan Lima Kematian
- Asrama Sekolah Rakyat BBPPKS Purwomartani Sleman Siap Ditempati, Begini Fasilitasnya
- Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru, Naik dari Stasiun Tugu Turun di Palur, Rabu (9/7/2025)
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Rabu (9/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Advertisement