Kulonprogo Siapkan Rencana Kerja Pemerintah 2017

Konsultasi publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kulonprogo 2017 tersebut dilaksanakan di Gedung Kaca, Wates, Kulonprogo, Selasa (23/2/2016). (Rima Sekarani I.N./JIBI - Harian Jogja)
25 Februari 2016 20:21 WIB Rima Sekarani Kulonprogo Share :

Kulonprogo mulai menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemkab Kulonprogo sedang menyiapkan susunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017. Konsultasi publik rancangan awal RKPD pun dilakukan untuk mendapatkan saran dan kritik, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat umum.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulonprogo, Agus Langgeng Basuki mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan pemerintah mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

“Prioritas pembangunan 2017 diantaranya adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ungkap Langgeng pada konsultasi publik rancangan awal RKPD  Kulonprogo 2017 di Gedung Kaca, Wates, Kulonprogo, Selasa (23/2/2016).

Langgeng memaparkan, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan juga masuk daftar prioritas pembangunan di tahun 2017 nanti. Pengembangan dan penguatan kualitas produk lokal juga akan semakin diperhatikan untuk memberdayakan ekonomi rakyat.

Rancangan awal RKPD Kulonprogo 2017 masih akan melalui sejumlah tahapan lain setelah konsultasi publik. Langgeng mengungkapkan, RKPD Kulonprogo 2017 ditargetkan sudah disahkan pada Mei 2016. “Musrenbang RKPD kami targetkan Maret 2016,” ucap dia.

Sementara itu, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengungkapkan beberapa capaian pembangunan daerah yang telah diraih Kulonprogo. Angka kemiskinan berkurang secara bertahap hingga menjadi 12 persen pada 2015 kemarin.

Angka harapan hidup sebesar 75,15 juga menjadi yang tertinggi di DIY. Hasto lalu berharap kesejahteraan masyarakat meningkat dengan adanya program desa mandiri sejahtera sejak 2015 hingga 2020 mendatang.

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) juga telah diraih pada tahun 2013 dan 2014.

“Kita masih menunggu hasil penilaian tahun 2015 dan semoga tetap bisa dipertahankan,” ujar Hasto.

Meski demikian, Hasto mengakui jika rata-rata lama sekolah penduduk Kulonprogo masih di bawah sembilan tahun. Menurutnya, kondisi itu menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar Kulonprogo juga bisa menerapkan wajib belajar sembilan tahun seperti kabupaten/kota lain.