BPPTKG Tegaskan Pendakian Gunung Merapi Belum Aman Dilakukan
BPPTKG belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi karena ancaman awan panas, erupsi, dan lontaran material masih tinggi.
Warga mulai bekerja bakti membersihkan akses jalan aspal di Pantai Somandeng dari timbunan pasir pantai setebal 30 cm yang terbawa arus saat gelombang tinggi menghantam Rabu (8/6/2016) lalu. (Mayang Nova Lestari/JIBI/Harian Jogja)
Sempadan Pantai Selatan tak dapat lagi ditawar.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL -- Sempadan Pantai Selatan ditertibkan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gunungkidul masih akan menyikapi para pelaku wisata di sepanjang pantai selatan di Gunungkidul dengan cara persuasif.
Kepala Satpol PP Gunungkidul, Agus Hartadi mencontohkan beberapa penertiban yang dilakukan satpol PP beberapa waktu terakhir seperti penertiban PKL di Area Pemkab dapat berjalan lancar tanpa rusuh. Hal tersebut terjadi karena adanya komunikasi yang baik antar petugas Satpol PP dan Pedagang.
"Meskipun ada beberapa PKL yang butuh proses ketika relokasi, sekarang kita lihat komplek pemda menjadi clean area," ungkapnya.
Terkait dengan penertiban sejumlah bangunan di Pesisir pantai selatan, Agus mengatakan beberapa waktu kedepan akan dilaksanakan agenda pertemuan antara Pemkab dengan pelaku wisata untuk melaksanakan MoU atau semacam perjanjian untuk mencapai kesepakatan bersama terhadap keberlanjutan keberadaan puluhan bangunan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPPTKG belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi karena ancaman awan panas, erupsi, dan lontaran material masih tinggi.
Sebanyak 73 sekolah di Sleman mengajukan edukasi mitigasi bencana kepada BPBD selama MPLS 2026. Materi disesuaikan dengan potensi bencana wilayah
Pemkab Bantul masih mematangkan persiapan pembangunan PSEL, mulai dari penyiapan lahan hingga penyusunan MoU dan PKS bersama Danantara.
KPK mengusulkan kampanye akbar ditinjau ulang dan mendorong kampanye digital untuk menekan biaya politik serta mencegah korupsi.
Dispetaru Bantul menyusun SPPR 2026-2030 untuk menyelaraskan program pembangunan lintas OPD dengan RTRW agar pembangunan lebih terarah.
Polisi memeriksa nakhoda dan sembilan ABK KM Nurul Salsa untuk mengungkap penyebab kapal tenggelam. Sebanyak 20 penumpang masih dicari.