Advertisement
KAMPUS JOGJA : Rektor ISI Akan Keluarkan SK Larangan Ormas & Parpol
Civitas akademika bersama alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta berorasi untuk menolak terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat aksi damai di depan Rektorat ISI, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (17/06 - 2016). Dalam aksinya mereka mengajak seluruh pemangku kepentingan di ISI Yogyakarta dan pemerintah desa setempat untuk melawan segala bentuk gerakan (individu atau kelompok) yang anti Pancasila serta mendorong penegak hukum untuk mengusut lebih lanjut segala aktivitas HTI yang menentang Pancas
Advertisement
Kampus Jogja, ISI yang giliran menyuarakan pendapat.
Harianjogja.com, BANTUL -- Aksi damai menolak adanya segala aktivitas Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masuk di lingkungan kampus ISI Yogyakarta, Jumat (17/6/2016) siang mendapat dukungan Rektor ISI Yogyakarta, Agus Burhan.
Advertisement
(Baca Juga : http://www.harianjogja.com/baca/2016/06/17/kampus-jogja-mahasiswa-dan-alumni-isi-yogyakarta-tolak-gerakan-hti-729994">KAMPUS JOGJA : Mahasiswa dan Alumni ISI Yogyakarta Tolak Gerakan HTI)
Dalam aksi tersebut Agus turut hadir memberikan pernyataan sikap mewakili pihak institusi. Ia mengatakan pihak rektorat akan segera mengeluarkan SK larangan bagi organisasi masyarakat atau partai politik yang ingin menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
"Semua ormas, bukan hanya HTI, ormas lain dan parpol tidak boleh masuk di lingkungan kampus ISI Yogyakarta,” tegasnya.
[gallery size="medium" ids="729999,729998,729997"]
Dikatakannya selama ini penyebaran ideologi HTI sering kali mengganggu kegiatan kemahasiswaan, dan pengembangan bidang ilmu, serta menghambat daya kreativitas mahasiswa, dan justru malah membatasi kebebasan berekspresi
Bukan hanya di kelas, kajian tentang khilafah juga telah mendominasi seluruh aktivitas di Masjid Al-Mukhtar kampus ISI. Menurutnya kegiatan ibadah di masjid pun saat ini menggambarkan situasi kampus yang tidak sehat.
Kini, ia beserta pimpinan lainnya akan melakukan perbaikan dengan merubah kepengurusan Masjid Al-Mukhtar sebagai langkah mengatasi penyebaran gerakan kilafah lebih meluas.
"Sementara bagi dosen yang masih menyebarkan ajaran-ajaran HTI, kami sedang melakukan pencermatan sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gegara Ikuti Google Map, Xenia Nyungsep ke Jurang Perbukitan Menoreh Kulonprogo
Viral Penumpang KA Sancaka Dilempar Batu di Jalur Daop 6 Jogja, Pelaku Belum Tertangkap
DPRD DIY Bahas Sejumlah Raperda Strategis
Debt Collector Ditabrak hingga Patah Tulang dan Viral Narasi Tabrak Lari di Gamping, Begini Kronologinya
Advertisement
Rencana Pengoperasian Trans Jogja ke Gunungkidul, Ini Hasil Kajian Tarifnya
Pengemis Viral di Perempatan Bakulan Diamankan Satpol PP Bantul, Diduga Hasilkan Ratusan Ribu per Hari
Ada Dugaan Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Begini Tanggapan Pemkab Gunungkidul
Satu Rumah Sengketa di Lempuyangan Akhirnya Dieksekusi, Penghuni Tidak Dapat Kompensasi
Delapan Lowongan PPPK di Gunungkidul Tidak Terisi, Begini Alasannya
Advertisement
Harga Beras Premium di Bantul Naik, Dijual Rp12.000 hingga Rp13.800 Tergantung Jenis
Pelemparan Batu KA Sancaka Relasi Jogja-Surabaya, Dua Penumpang Korban Dapat Asuransi dan Perawatan Medis
Catat! Ini Ini Kalender Event di Jogja Selama Juli 2025
Koperasi Desa Merah Putih Sidoluhur Sleman Berdayakan Difabel
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
DPR RI: RUU KUHAP Berisi 334 Pasal dengan 10 Substansi Perubahan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kalurahan Tegalpanggung Jogja Kelola Sampah Organik dengan Biopori
- Rental Motor di Sleman Kebanjiran Order Saat Libur Panjang
- Tempat Relokasi Parkir ABA, Jukir Sebut Libur Sekolah Tak Berdampak Signifikan
- Budi Daya Kedelai Hitam di Gunungkidul Mencapai 68 Hektare
- Malioboro Bakal Bebas Kendaraan Bermotor Sepanjang Waktu, Skenario Digodok Dishub Jogja
Advertisement
Advertisement
