PROGRAM INDONESIA PINTAR : Masyarakat Diminta Proaktif Awasi PIP

Program Indonesia pintar perlu diawasi bersama

Harianjogja.com, KULONPROGO -- Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Kulonprogo menyatakan belum pernah menerima komplain maupun pengaduan negatif mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Meski begitu, pemerintah tidak akan menutup mata dan berharap masyarakat proaktif apabila menemukan adanya bantuan dari program PIP yang dianggap tidak tepat sasaran.

(Baca Juga : http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/27/program-indonesia-pintar-3-359-siswa-di-jogja-terima-bantuan-program-indonesia-pintar-674836">PROGRAM INDONESIA PINTAR : 3.359 Siswa di Jogja Terima Bantuan Program Indonesia Pintar)

Kepala Dindik Kulonprogo, Sumarsana mengatakan data penerima bantuan PIP berasal dari pemerintah pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemkab Kulonprogo tidak bisa melakukan intervensi apapun terkait hal tersebut. Meski begitu, bukan berarti data tersebut mutlak dan tidak bisa diubah.

“Datanya bisa berubah setiap tahun, bisa jadi saat ganti tahun ajaran baru begini,” kata Sumarsana, Sabtu (30/7).

Program Indonesia Pintar diklaim sudah menjangkau 45 persen siswa SMA/SMK, 60 persen siswa SMP, dan 75 persen siswa SD di Kulonprogo. Nilai bantuan yang diberikan pada jenjang SD sebesar Rp225.000 per semester, SMP Rp375.000 per semester, dan Rp500.000 per semester untuk jenjang SMA/SMK. Sumarsana memaparkan, bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, seperti membeli seragam, tas, dan perlengkapan alat tulis.

Sejauh ini, Sumarsana menganggap pelaksanaan PIP berjalan relatif aman karena belum pernah menerima satupun komplain dari masyarakat, terutama soal ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun, dia tetap beharap masyarakat segera mengomunikasikan dengan sekolah terlebih dahulu apabila menemukan sesuatu yang tidak beres. “Silakan protes jika tidak dapat bantuan dan ternyata lebih layak menerima dibanding yang lain,” ujar Sumarsana.

Menurut Sumarsana, data penerima bantuan PIP bisa mengalami perubahan, seperti berupa penambahan jumlah penerima hingga pengalihan bantuan jika ditemukan ada yang tidak tepat sasaran. “Semester ini sudah mulai cair. Sepertinya bertambah [jumlah penerima] tapi kami belum tahu angka pastinya,” ungkap dia kemudian.

Dihubungi terpisah, Kepala SD Negeri 2 Wates, Nuri Mahayati juga mengaku belum pernah menerima komplain atau protes dari orang tua/wali terkait PIP. Dia menegaskan, sekolah memang mengutamakan peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin saat mengajukan calon penerima bantuan.

Sekolah juga turut memantau pengelolaan dana PIP oleh orang tua/wali murid. Mereka bahkan diminta membuat laporan beserta kuitansi sebagai barang bukti untuk memastikan bantuan itu dimanfaatkan sebagaimana semestinya, yaitu memenuhi kebutuhan sekolah. “Sejak awal juga sudah ada sosialisasi tentang aturan dan batasan penggunaan dana PIP,” ucap Nuri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.