SE Mendikdasmen Terbit, 549 Guru Honorer Sragen Terancam Tergusur
Sebanyak 549 guru honorer di Sragen terancam berhenti mengajar pada 2027 usai terbit SE Mendikdasmen No. 7/2026.
Ilustrasi pengamanan (JIBI/Solopos/Dok.)
Pilkada 2017 diimbau tetap mengutamakan ketertiban masyarakat
Harianjogja.com, SLEMAN -- Untuk mengantisipasi kejadian gangguan ketertiban bagi masyarakat, Polda DIY sudah menyiapkan anggota untuk giat Pam pengamanan kegiatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 di dua daerah yakni Jogja dan Kulonprogo.
"Kami siapkan dua kompi Brimob dan dua kompi Sabhara di masing-masing daerah yang akan melakukan pilkada. Sementara untuk Polres lain akan disiapkan anggota untuk penyeimbang keamanan," kata Kapolda DIY Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayat, Minggu (25/9/2016).
Dikatakannya jajarannya sudah memberikan imbauan kepada pihak-pihak terkait untuk tidak mengerahkan masa untuk berkampanye atau konvoi yang akan mengganggu kenyamanan berkendara bagi masyarakat. Dengan demikian, jika nanti ditemukan ada gerombolan kampanya atau konvoi yang ditemukan melanggar aturan maka akan dilakukan penindakan tegas dari petugas kepolisian.
"Kita akan tindak tegas, kalau ada peserta konvoi atau kampanye dengan motor yang knalpotnya di'blombong' atau tidak menggunakan helm. Saya sudah perintahkan anggota untuk menindak tegas," tegas Prasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 549 guru honorer di Sragen terancam berhenti mengajar pada 2027 usai terbit SE Mendikdasmen No. 7/2026.
Nadiem Makarim tampil dengan gelang detektor saat sidang kasus korupsi Chromebook Rp2,18 triliun. Kini berstatus tahanan rumah.
Pemkab Magelang perkuat data kependudukan untuk tekan kemiskinan. Inovasi pelayanan cepat hingga 1 jam terus dikembangkan.
Pemda DIY buka peluang bantuan lampu Stadion Mandala Krida, namun masih menunggu persetujuan KPK sebelum realisasi.
Googlebook resmi diperkenalkan sebagai laptop AI Gemini generasi baru. Simak fitur, keunggulan, dan jadwal rilis 2026.
Sebanyak 1.738 SPPG disuspend untuk perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah perketat pengawasan dan buka kanal pengaduan.