KEKERASAN JOGJA : Parampara Praja : Jogja Berubah, Instansi Seharusnya Berubah

Sunartono

Rabu, 05 Oktober 2016 - 14:00 WIB

Mediani Dyah Natalia

KEKERASAN JOGJA : Parampara Praja : Jogja Berubah, Instansi Seharusnya Berubah

JIBI/Desi SuryantoSejumlah pekerja mengecat bagian depan dan atap Pagelaran Keraton Ngayogyakarta, Sabtu (14/12 - 2013). Sejumlah perawatan bangunan keraton menggunakan Dana Keistimewaan mulai dianggarkan. Di penghujung tahun 2013 pengecatan pada Pagelaran Keraton Kasultanan Yogyakarta yang merupakan wajah depan Keraton Ngayogyakarta mulai dilaksanakan.

Kekerasan Jogja menjadi tanggung jawab bersama.

Harianjogja.com, JOGJA -- Sejumlah anggota Parampara Praja menyoroti banyaknya kasus kekerasan jalanan atau dikenal dengan klithih di wilayah DIY akhir-akhir ini. Fakta itu dinilai mengusik ketentraman warga yang tinggal di daerah yang sudah ditetapkan status keistimewaannya.

Anggota Parampara Praja Suyitno menyatakan soal ketentraman harus terjaga, jangan sampai warga merasa ketakutan saat akan keluar malam hari.

"Kalau tadi kesejahteraan di bidang materi tetapi ketentraman, keamanan dalam kota harus terjaga," ujar ahli pertanahan UGM ini, dalam Raker bersama Komisi A DPRD DIY, Selasa (4/9/2016).

(Baca Juga : http://www.solopos.com/2016/09/06/kriminal-jogja-polda-diy-bentuk-tim-khusus-antisipasi-klithih-750783">KRIMINAL JOGJA : Polda DIY Bentuk Tim Khusus Antisipasi Klithih)

Seusai rapat, Anggota Parampara Praja Amin Abdullah mengatakan, terbentuknya pola kekerasan jalanan, merupakan bagian dari dinamika perubahan di Jogja. Sayangnya tidak terantisipasi dengan baik oleh pihak berwenang. Soal keamanan, harusnya kontrol malam itu dilakukan tidak hanya saat ada peristiwa tetapi harus rutin. Bahkan, kata Amin, jika perlu aparatur negara bukan lagi berpikir bekerja 12 jam atau delapan jam namun 24 jam. Pihaknya akan mendorong berbagai instansi dalam rangka menciptakan ketentraman.

"Intensifikasi itu perlu dilakukan karena kalau tidak ya kecolongan. Ketika ada perubahan maka intansi terkait juga harus ikut berubah, nah tetapi seringkali ada perubahan tetapi instansi terkait tidak ikut berubah," ucap dia.

Anggota Komisi A DPRD DIY Bambang Chrisnandi berharap pihak terkait bisa merespon terkait kasus yang mengusik ketentraman tersebut.

"Ketentraman jelas terusik, dimana orang jalan kaki malam dibacok. Sandal di luar rumah tidak aman," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News