Pembangunan di Sleman Pesat, Persediaan Air Bersih Terancam

Pembangunan di Sleman dianggap mengancam persediaan air bersih

Harianjogja.com, SLEMAN- Maraknya pembangunan di Sleman satu sisi dinilai mengancam ketersediaan air. Pasalnya, banyaknya alih fungsi lahan hijau berakibat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sleman Purwanto menjelaskan, alih fungsi lahan hijau untuk pembangunan dapat mengganggu ekosistem air. Apalagi jika pemanfaatan air bawah tanah dilakukan secara serampangan dan menyalahi aturan.

Ekosistem air akan semakin terganggu. Salah satu masalah yang disoroti BLH, kata Purwanto, adalah pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan oleh pengelola hotel dan mall.

Menurut Purwanto, saat ini banyak pengembang pembangunan yang menyalahi aturan. Mereka menggali sumur sampai kedalaman 50 meter. Ketika air sudah muncul, penggalian tidak dilanjutkan sampai pada standar kedalaman sumur bor. Hal tersebut membuat air tanah tersedot dan menyusut dalam jumlah besar.

"Seharusnya, hotel dan mall, wajib memanfaatkan air bawah tanah dari sumur bor dengan kedalaman 105 meter. Proses penggalian juga harus melalui metode geolistrik terlebih dulu. Selain itu, dinding sumur pun harus dicor (disemen) agar tidak merembes," kata Purwanto, Kamis (20/10/2016).

Bersambung halaman 2

Selain hotel dan mall, pembangunan rumah sakit juga dinilai ikut menyumbang terjadinya penyusutan persediaan air tanah di lingkungan pemukiman. BLH mencatat, daerah dengan tingkat pembangunan paling tinggi berada di wilayah Depok Timur. Di wilayah itu, banyak dibangun hotel, apartemen, mall, dan rumah sakit.

"Untuk mencegah kelangkaan air saat musim kemarau, kami mengimbau agar warga membuat sumur resapan selama musim hujan di masing-masing rumah. Idealnya setiap 60 meter persegi lahan harus memiliki satu sumur resapan," tutur Purwanto.

Menurutnya, sumur resapan tersebut berfungsi sebagai area penampungan air selama musim hujan. Dengan begitu, saat musim kemarau datang masyarakat dapat memanen air yang selama musim hujan sudah tertampung di sana.

Sebelumnya Bupati Sleman Sri Purnomo mengakui alih fungsi lahan di wilayah Sleman cukup tinggi. Selama lima tahun terakhir, luas pertanian turun rata-rata 0,11%, tegalan turun 0,02% sementara luas pekarangan naik 0,13% per tahun. Kondisi ini menunjukkan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian yang semakin sulit dikendalikan.

Alih fungsi lahan didominasi pertanian menjadi tanah kering untuk pemukiman. Itu mengakibatkan semakin sempitnya luas lahan sawah dan tegalan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Pemkab menyarankan agar pembangunan bangunan dilakukan secara horizontal ke atas. Sehingga tidak banyak memakan ruang terbuka hijau.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News