BANDARA KULONPROGO : Pemkab Pertimbangkan Relokasi Susulan

Bandara Kulonprogo, Pemkab merespon kerelaan warga yang semula menolak.

Harianjogja.com, KULONPROGO -- Pemkab Kulonprogo berupaya responsif terhadap warga penolak bandara yang akhirnya memutuskan merelakan lahannya untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Selain pengajuan pengukuran ulang, opsi fasilitasi relokasi juga akan dipertimbangkan.

Hal itu diungkapkan Penjabat Bupati Kulonprogo Budi Antono usai acara peletakan batu pertama di lahan relokasi tanah kas desa Glagah, Temon, Kulonprogo, Jumat (7/4/2017). Menurutnya, segala permasalahan terkait warga terdampak pembangunan NYIA memang membutuhkan pemikiran yang komprehensif. “Kalau ada yang baru [pengajuan relokasi], nanti kami pertimbangkan,” ujar Budi.

Budi mengatakan sudah menerima informasi tentang adanya puluhan warga penolak bandara yang balik arah sejak dua pekan lalu. Pemkab Kulon kemudian menyambutnya dengan tangan terbuka dan ikut memfasilitasi pengajuan permohonan pengukuran ulang kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Negara (BPN) DIY. Selain bupati, surat terkait juga mendapatkan rekomendasi cap dari camat Temon dan kepala desa setempat.

Budi mengaku belum menjalin komunikasi dengan BPN terkait tindak lanjut pengajuan pengukuran ulang dari sebagian warga terdampak yang sebelumnya menyatakan penolakan. Jika nantinya BPN memberikan lampu hijau, Pemkab Kulonprogo bakal mengikuti tahapan yang berjalan terlebih dahulu, mulai dari pengukuran ulang, penilaian tim appraisal, hingga pembayaran ganti rugi oleh PT Angkasa Pura I. “Setelah itu kami komunikasikan apakah nanti mereka relokasi secara mandiri atau minta difasilitasi,” kata dia.

Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kulonprogo, Triyono menyatakan belum ada usulan pengajuan relokasi dari warga yang awalnya menolak pembangunan NYIA. Jika itu terjadi, Triyono mengatakan lahan relokasi yang sedang disiapkan saat ini sebenarnya sudah penuh.

Lahan relokasi bagi warga terdampak bandara menggunakan tanah kas desa di wilayah Jangkaran, Glagah, Palihan, Janten, dan Kebonrejo serta Pakualaman Ground (PAG) di Desa Kulur, Temon. Lahan seluas total 12,4 hektare tersebut sudah didesain untuk pemukiman dengan jumlah rumah mencapai 324 unit serta beberapa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) pendukung. Tidak ada lahan cadangan untuk mengantisipasi susulan pengajuan relokasi. “Kecuali kalau nanti ada perubahan kebijakan dengan memanfaatkan tanah yang untuk fasum dan fasos,” ucap Triyono.

Project Manager Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura I, R.Sujiastono mengaku sudah menerima data warga yang meluak setelah sebelumnya tidak berkenan dengan pengukuran dan penilaian terhadap lahannya. Sebanyak 35 orang dengan 79 bidang lahan seluas total sekitar 14 hektare mengajukan permohonan pengukuran ulang.

Namun, Sujiastono tidak bisa menjanjikan apapun kepada warga karena keputusan mengenai bisa atau tidaknya dilakukan penilaian ulang tergantung Kanwil BPN DIY selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Meski begitu, koordinasi akan tetap dilakukan dengan Kanwil BPN DIY untuk membahas perkara itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News