Usai Dilantik, Jaga Warga Usul Honor dan HT

31 Mei 2017 22:20 WIB Sunartono Jogja Share :

Gubernur DIY Sri Sultan HB X melantik 221 desa yang menyatakan kesiapannya dengan Program Jaga Warga

 
Harianjogja.com, JOGJA - Gubernur DIY Sri Sultan HB X melantik 221 desa yang menyatakan kesiapannya dengan Program Jaga Warga, Selasa (30/5/2017). Dalam dialog seusai pelantikan, sejumlah desa mengajukan beberapa permohonan mulai dari honorarium hingga fasilitas radio HT agar memudahkan komunikasi. Jaga warga dibentuk untuk membantu aparat dalam mengantisipasi segala persoalan yang terjadi di desa masing-masing.

Sebagian besar anggota Jaga Warga diwakili oleh Kepala Desa, perangkat dan tokoh masyarakat lainnya. Seusai pelantikan, dilakukan dialog antara anggota Jaga Warga dengan Gubernur DIY di Bangsal Kepatihan.

Beberapa di antara pengurus Jaga Warga mengaku belum merasa percaya diri dengan statusnya ketika akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian, TNI dan Pemda dengan mengatasnamakan Jaga Warga. Karena itu perlu adanya identitas tertentu yang bisa menguatkan mereka di lapangan.

"Sebaiknya ada ciri khas ketugasan supaya tidak minder baik ketika berkoordinasi dengan Pemda dan lainnya. Mutlak membantu koordinasi lintas sektoral. Kami alami ketidak-pede-an ketika harus koordinasi dengan polisi. Sehingga perlu ada identitas," ungkapnya seorang anggota Jaga Warga asal Sumberharjo, Prambanan, Sleman dalam dialog tersebut.

Sementara itu, Ratmo salahsatu pengurus Jaga Warga asal Baciro, Kota Jogja berharap fasilitas HT untuk melengkapi fasilitas yang sudah ada. "Itu agar memudahkan komunikasi," ujarnya.

Sri Widodo asal Kokap Kulonprogo berharap ada SK dari Gubernur DIY yang diberikan langsung kepada para petugas. Sehingga ada keyakinan dalam bertugas. Ia tak menampik, seluruh anggota akan melaksanakan tugasnya dengan tulus ikhlas. Namun perlu juga dipikirkan soal honorarium.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menanggapi dialog tersebut menyatakan, belum bisa menanggapi lebih lanjut terkait honorarium bagi anggota Jaga Warga. "Belum bisa mengatakan soal honor dan sebagainya, kalau memungkinkan dana desa biarpun terbatas bagi saya nggak masalah.

Atau coba kita cari sektor lain, siapa tahu untuk aktivitasnya, mungkin bisa, belum tentu kalau dana desa bisa dimungkinkan untuk pembiayaan tapi biasanya bicaranya program pemberdayaan ekonomi masyarakat," tegas Sultan.

Dengan adanya Jaga Warga, Sultan berharap bisa membentuk masyarakat sipil di kalangan desa agar dapat menolak berbagai aspek yang menurut mereka tidak baik. Mampu memecahkan segala persoalan tanpa harus membawanya ke kepolisian kecuali sudah bermuatan pidana.

"Sehingga bisa mengatakan tidak [bagi hal yang kurang baik], baik dari aspek politik, agama kekerasan. Tetapi kalau itu belum terbentuk seperti ini belum memahami tahu-tahu terbina [aliran radikal]," ungkapnya.