Kawal NKRI, Pospera DIY Dideklarasikan

Harianjogja.com, JOGJA-Ratusan orang yang tergabung dalam pengurus Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) DIY dideklarasikan dan dilantik di Sasana Hinggil Alun-alun Kidul, Minggu (22/4/2018). Mereka siap mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Pospera DIY Agus Bintoro mengatakan, organisasi ini dibentuk oleh para aktivis yang tergabung dalam gerakan Pena 98 atau persatuan nasional aktivis 1998 yang melahirkan Reformasi.

"Pospera dibentuk untuk mengawal program-program Reformasi yang sampai saat ini belum sepenuhnya terwujud," katanya di sela-sela kegitan, Minggu (22/4/2018).

Organisasi ini juga akan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Seperti mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, pembangunan yang berkeadilan dan membangun kedaulatan pangan.

"Sampai saat ini kedaulatan pangan belum terwujud. Padahal itu urusan paling pokok yang harus dilakukan pemerintah," katanya.

Selain itu, Pospera juga siap mengawal NKRI dari kelompok-kelompok dan ideologi yang selama ini ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945. "DIY memiliki peran penting dalam sejarah NKRI. Segogyanyalah NKRI harus dikawal. Kami menjaga ideologi Pancasila dengan mengusung isu antipaham radikalisme dan menghormati toleransi yang berkembang di masyarakat," katanya.

Agus menegaskan, Pospera bukan underbow dari partai politik manapun. Karena di dalamnya berisi berbagai organisasi dan partai politik.  Pospera katanya murni dibentuk untuk membangun gagasan dan menerapkan program pro rakyat.

"Misalnya di bidang pertanian, kami salurkan bantuan-bantuan untuk 30 gabungan kelompok tani di DIY. Baik peralatan, pupuk hingga benih yang dibutuhkan para petani," katanya.

Dewan Pembina Pospera DIY Endra Harsaya mengatakan, Pospera dibentuk untuk menjaga NKRI, ideologi Pancasila dan juga Keistimewaan DIY. Ada sekitar 1.000 orang anggota dan pengurus Pospera di wilayah DIY.

"Pembentukan Pospera di DIY sangat wajar karena DIY merupakan miniatur Indonesia untuk mewujudkan sembagat Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika," katanya.

Menurutnya, saat ini lahir gerakan-gerakan radikal berkedok organisasi masyarakat yang ingin merongrong keutuhan NKRI. Bahkan ingin mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudahan sarana informasi disalahgunakan untuk menyebar paham-paham radikal yang diusung ormas tersebut dan juga untuk menjaring pengikut baru.

"Tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi di DIY. Oleh karenanya, kami dari Pospera ikut andil dalam upaya mengantisipasi isu-isu tersebut," katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.