BANDARA KULONPROGO: Soal Pengosongan Lahan, DPR RI Minta Angkasa Pura Jangan Menang Sendiri

Harianjogja.com, KULONPROGO- Komisi VI DPR RI meminta PT Angkasa Pura I (PT AP I) dan pihak terkait untuk terus melakukan pendekatan terhadap warga penolak bandara, Rabu (2/5/2018). Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Angkasa Pura I dan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) diminta juga tidak asal mencari menangnya sendiri.

Pernyataan itu dinyatakan langsung oleh  diungkapkan Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno saat berada di lahan pembangunan New Yogyakarta International Airports. Menurutnya PT AP I dan PT PP wajib melakukan pendekatan terhadap warga penolak bandara. Baik melalui cara pemberian profesi pengganti dan hunian sementara. Dengan komunikasi yang baik warga penolak dapat melunak.

"Penolakan itu hal wajar di setiap tempat, mereka khawatir karena kenyamanan tinggal di tempat tersebut terusik dan harus pindah segera, makanya jangan lelah untuk terus pendekatan karena ini jalannya masih panjang. Mereka manusia dan masih makan nasi, terus lakukan pendekatan kemanusiaan. Masih banyak ruang pendekatan yang bisa ditempuh," katanya.

Lebih lanjut, dirinya berharap AP I dan PP bisa melakukan pendekatan lebih intim kepada warga penolak. PT AP I harus bisa meyakinkan warga penolak, pembangunan fasilitas umum ini akan bermanfaat bagi warga sekitar khususnya warga DIY.

"Walaupun konsinyiasi sudah berlajan, tapi ini [pengosongan lahan] adalah masalah kemanusiaan. Kami enggak mau AP I dan PP yang bertanggungjawab atas pembangunan ini jadi mentang-mentang ke warga penolak. Bukan karena mereka BUMN lantas menang-menangan,  coba turunkan orang atau ajak tokoh dan yakinkan warga, lakukan pendekatan kemanusiaan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengungkapkan pihaknya bisa melakukan pemindahan warga yang masih bertahan ke lokasi lain. Yakni pemindahan untuk 37 kepala keluarga (KK) dan 31 rumah yang masih bertahan di lahan NYIA.

"Surat sudah diberikan dan sewaktu-waktu warga bisa dipindahkan. Ini bukan penggusuran namun pemindahan, dengan alasan kami telah memberikan opsi rumah kontrak di tempat lain untuk mereka gunakan," katanya.

Faik mengatakan, pihaknya telah melakukan pendekatan secara baik-baik terhadap warga penolak bandara. Salah satu contohnya ialah disediakannya Help Desk, baik pendekatan dengan berlandaskan hukum atau sebatas komunikasi, perlakuan tersebut pihaknya lakukan.

"Secara langsung dan tidak langsung kami terus lakukan pendekatan. Kami harus membangun menangani mereka sebaik mungkin dan kami buatkan Help Desk, kami juga ingin memberikan hal yang terbaik buat warga DIY, Bandara Adisoetjipto sudah terlalu padat dan ini adalah hal yang urgent," katanya.

Ia juga mengungkapkan, PT AP I optimis target operasi 2019 bisa dikejar sesuai jadwal jika tahapan pembangunan berjalan lancar. Pembangunan tahap awal yang mampu dipadati penumpang sebanyak 14 juta pertahun menjadi salah satu keuntungan warga. Terlebih dengan kemampuan menompang pesawat terberat yang saat ini ada bakal mampu menerima pernerbangan langsung dari luar negeri.

"Saat ini hanya dua bandara yang bisa hanya Halim dan Bali yang bisa menjadi landasan pesawat terberat, nantinya Kulonprogo juga mampu," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.