Hasil Penilaian Kinerja, Dinas Koperasi Jadi OPD Terbaik, DPMDPPKB Terburuk

Harianjogja.com, KULONPROGO—Tidak tertib jadwal sejumlah tahapan program pembangunan menjadi pemicu tingginya gap kinerja di organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kulonprogo. Dari hasil penilaian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) menjadi OPD berkinerja terbaik, sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan beberapa dinas lain menjadi OPD dengan kinerja terburuk.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Agus Langgeng Basuki, mencatat untuk kinerja fisik OPD, secara umum memiliki gap yang mengecil dari waktu ke waktu. Kendati demikian untuk kinerja keuangan, terlihat ada gap yang menganga dalam triwulan kedua 2018. Bahkan untuk kinerja pengadaan barang, dari total 193 paket yang harus dikerjakan, pada triwulan kedua ditetapkan target sebanyak 146 paket namun baru terealisasi 101 paket.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, ada sejumlah penyebab yang membuat kinerja uang dan fisik memiliki gap yang tidak kecil. Misalnya terdapat perubahan perencanaan kegiatan seperti sasaran kegiatan dan detail desain teknis sehingga pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal. Beberapa program terdampak antara lain penyediaan prasarana sarana dan utilitas pra sarana umum lingkungan permukiman, pembangunan Embung Talunombo, pembangunan jaringan irigasi Banyuagung-Tawang tahap ketiga. Selain itu ada pembangunan Bedah Menoreh, gedung Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

"Permasalahan lainnya keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban keuangan. Proses pengadaan tidak sesuai dengan target, penyedia belum mencairkan termin pembayaran sesuai jadwal," kata dia, dalam evaluasi kinerja OPD Pemkab Kulonprogo di Ruang Sermo Kompleks Pemkab Kulonprogo, Jumat (27/7/2018).

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, mengungkapkan selain OPD dalam jajaran kinerja terburuk, salah satu OPD yang harus benar-benar berusaha keras memperbaiki kinerjanya adalah RSUD Wates. Rumah sakit pelat merah ini harus memperlihatkan perkembangan kinerja fisiknya dalam menggunakan anggaran Rp105 miliar hingga akhir 2018.

"Waktu sangat mepet, sangat mengkhawatirkan dan saya anggap krusial. Tapi saya yakin target itu bisa tercapai karena [pembangunan] dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jadi pasti bisa. Kalau bukan BUMN, ya khawatir," ujarnya.

Menurut Hasto, seluruh OPD perlu memaklumi OPD yang berkinerja rendah sembari memberi kesempatan bagi mereka untuk introspeksi diri. Jangan sampai program yang besar dan sulit dijadikan alasan yang membuat kinerja rendah, sedangkan ketika dicek, program yang kecil-kecil juga tidak terselesaikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.