Ini Dia Lembaga Baru Milik Pemda DIY yang Mengurusi Keistimewaan DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY kembali membentuk sebuah lembaga baru bernama Paniradya Kaistimewan. Saat ini, Pemda DIY tengah membahas rancangan peraturan gubernur (pergub) bagi lembaga yang secara khusus akan mengurus program keistimewaan DIY hingga dana keistinewaan (danais) tersebut.

Asisten Sekda Bidang Keistimewaan Setda DIY Didik Purwadi mengatakan Paniradya Kaistimewaan itu nantinya akan menggantikan peran Asisten Keistimewaan. Hanya nantinya, kata dia, Paniradya memiliki kewenangan lebih luas dalam mengurus program keistimewan DIY, mulai dari perumusan hingga monitoring serta evaluasi berbagai program keistimewaan.

"Paniradya Kaistimewaan ini termasuk lembaga pemerintah. Jadi nanti yang mengisi personelnya dari pegawai negeri sipil. Kalau soal siapa nanti yang berada di sana tergantung Gubernur, serta ada mekanisme karir dan juga musyawarah Baperjakat," ucap Didik seusai mengikuti rapat di DPRD DIY, Selasa (4/9/2018).

Paniradya Kaistimewan, tambah Didik, merupakan keterpaduan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai perencana program keistimewaan serta Parampara Praja. Namun Bappeda sebagai perencana program lebih luas seperti RPJMD bisa berkoordinasi dengan Paniradya, pasalnya penggunaan danais sejatinya bisa masuk dalam RPJMD.

Pembentukan lembaga ini sepenuhnya menggunakan asas efektivitas dan efisiensi terutama berkaitan dengan program keistinewaan. "Nanti posisinya di eselon II, tetap di bawah Sekda (Sekretaris Daerah DIY), tetapi tugasnya dikomando langsung oleh Gubernur, proses koordinasi di bawah Sekda," ucap dia.

Didik mengatakan Paniradya Kaistimewaan direncanakan bisa beroperasi pada awal 2019 bersama dengan peleburan sejumlah dinas di lingkungan Pemda DIY. Sesuai dengan Perdais No.1/2018 tentang Kelembagaan, bahwa realisasi organisasi baru ini paling lambat setahun setelah diundangkan.

Pergub-nya ditarget selesai pada pertengahan September 2018. Saat ini, diakui Didik tinggal menunggu untuk diundangkan. Adapun pemilihan Paniradya Kaistimewan sebagai nama, menurut Didik berdasarkan hasil konsultasi dengan ahli sejarah.

Terlebih lembaga itu sebelumnya sudah ada di kelembagaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Berdasarkan draf Pergub tentang Kedudukan Susuna Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewaan, lembaga ini nantinya dipimpin oleh Paniradya Pati. Lalu di bawahnya ada bagian pelayanan dan umum yang membawahi Subbagian Pelayanan Parampara Praja; Subbagian Hubungan Antarlembaga; Subbagian Umum. Sedangkan beberapa bidang yang disiapkan masing-masing adalah Bidang Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan; Bidang Kebudayaan; dan Bidang Pengurusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mendorong Pergub pembentukan Paniradya segera terselesaikan. Harapannya dengan lembaga itu, persoalan Keistimewaan DIY bisa lebih fokus pada satu lembaga dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu pengelolaan danais melalui lembaga ini diharapkan lebih efektif dapat menciptakan lapangan pekerjaan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraannya.

Jika nanti terbentuk, Paniradya harus mampu menyelaraskan perencanaan APBD dan danais agar keduanya didorong mampu mensejahterakan masyarakat. "Perlu ada pembahasan tersendiri soal kantornya butuh berapa personel, operasional dukungannya seperti apa, tunjangan, kendaraan operasional seperti apa dan seterusnya. Prinsipnya Pemda DIY harus menghemat anggaran dan fokus untuk kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.