Politikus PKS Desak Aparat Tuntaskan Kasus Pembakaran Bendera Tauhid

Pembakaran bendera tauhid. - Youtube
24 Oktober 2018 11:37 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal DIY mendesak aparat untuk segera menuntaskan kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang terjadi di Jawa Barat. Pengadilan dinilai menjadi lembaga paling fair dalam memutuskan bersalah atau tidaknya pelaku pembakaran.

Politikus PKS asal DIY Sukamta menilai persoalan pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid harus segera diselesaikan. Ia sepakat jika pengadilan sebaiknya yang memutuskan pelaku bersalah atau tidak. Sukamta tidak menampik jika memungkinkan diselesaikan melalui mekanisme kultural ketika pelaku menyatakan diri merasa bersalah. Terpenting kata dia, aparat keamanan harus segera menuntaskan kasus tersebut agar tidak melebar kemana-mana, mengingat persoalan itu sangat sensitif.

"Diproses pengadilan saja supaya segera selesai, diadili. Kalau terbukti bersalah biar yang memutus pengadilan, kalau tidak bersalah juga biar yang memutuskan pengadilan, biar fair," terangnya saat dimintai komentar di sela-sela diskusi di Kota Jogja, Selasa (23/10/2018).

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan kalimat tauhid merupakan kalimat suci yang tidak boleh dinodai. Harapannya semua pihak bisa menghormati simbol agama tersebut. Selain itu, meski suatu kelompok tidak setuju terhadap kelompok lain sebaiknya jangan sampai menodai simbol agama.

"Karena itu persoalan sensitif sebaiknya janganlah masuk pada simbol-simbol sakral seperti itu," ujarnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat, jika ada ketidaksetujuan pada satu kelompok sebaiknya jangan membuat kelompok lain melakukan hal sensitif bagi seluruh umat Islam. "Kalau memang tidak setuju dengan simbol HTI, oke, tetapi kan kalimat tauhid itu milik bersama umat Islam," katanya.

Selain itu masyarakat sebaiknya bijak dalam menanggapi informasi kasus ini yang bertebaran di medsos selama dua hari ini. "Berita itu kan sebetulnya cermin kejadian di masyarakat, yang penting proporsional, tidak hoaks," ucapnya.