Advertisement
Politikus PKS Desak Aparat Tuntaskan Kasus Pembakaran Bendera Tauhid
Pembakaran bendera tauhid. - Youtube
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal DIY mendesak aparat untuk segera menuntaskan kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang terjadi di Jawa Barat. Pengadilan dinilai menjadi lembaga paling fair dalam memutuskan bersalah atau tidaknya pelaku pembakaran.
Politikus PKS asal DIY Sukamta menilai persoalan pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid harus segera diselesaikan. Ia sepakat jika pengadilan sebaiknya yang memutuskan pelaku bersalah atau tidak. Sukamta tidak menampik jika memungkinkan diselesaikan melalui mekanisme kultural ketika pelaku menyatakan diri merasa bersalah. Terpenting kata dia, aparat keamanan harus segera menuntaskan kasus tersebut agar tidak melebar kemana-mana, mengingat persoalan itu sangat sensitif.
Advertisement
"Diproses pengadilan saja supaya segera selesai, diadili. Kalau terbukti bersalah biar yang memutus pengadilan, kalau tidak bersalah juga biar yang memutuskan pengadilan, biar fair," terangnya saat dimintai komentar di sela-sela diskusi di Kota Jogja, Selasa (23/10/2018).
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan kalimat tauhid merupakan kalimat suci yang tidak boleh dinodai. Harapannya semua pihak bisa menghormati simbol agama tersebut. Selain itu, meski suatu kelompok tidak setuju terhadap kelompok lain sebaiknya jangan sampai menodai simbol agama.
"Karena itu persoalan sensitif sebaiknya janganlah masuk pada simbol-simbol sakral seperti itu," ujarnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat, jika ada ketidaksetujuan pada satu kelompok sebaiknya jangan membuat kelompok lain melakukan hal sensitif bagi seluruh umat Islam. "Kalau memang tidak setuju dengan simbol HTI, oke, tetapi kan kalimat tauhid itu milik bersama umat Islam," katanya.
Selain itu masyarakat sebaiknya bijak dalam menanggapi informasi kasus ini yang bertebaran di medsos selama dua hari ini. "Berita itu kan sebetulnya cermin kejadian di masyarakat, yang penting proporsional, tidak hoaks," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
Lowongan Kerja PMI DIY: Ini Formasi dan Syarat Pendaftarannya
Masih Ada Sekolah Negeri Kekurangan Siswa di Kota Jogja, Hasto Wardoyo Upayakan Peningkatan Kualitas
Advertisement
Tabrakan Mobilio vs Fortuner di Jalan Nasional di Gunungkidul, Seluruh Penumpang Dilarikan ke Rumah Sakit
Program Rumat Sampah Dari Rumah Mampu Atasi Masalah Sampah di Purwokinanti Jogja
Pemulangan Jenazah Mahasiswa KKN-PPM UGM Korban Kapal Tenggelam Menunggu Pihak Keluarga
Jemaah Haji 2025 Asal Sleman: Kloter 65 SOC Pertama Datang di Bumi Sembada
Advertisement
Keputusan MK Pemilu dan Pilkada Dipisah, Ini Respons KPU Sleman
NPC Kulonprogo Targetkan 25 Medali di Peparda 2025, Jumlah Atlet Meningkat Efek Qonitah
Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, PDIP Kota Jogja Soroti Substansi Demokrasi
Advertisement
Pendaftaran Jalur Domisili Wilayah untuk SPMB SMP di Bantul Diklaim Berjalan Lancar
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- HUT Bhayangkara ke-79, Kapolres Bantul Beri Hadiah Umroh ke Anggota Terbaik
- Waktu Pembuatan Akun SPMB RTO di Jogja Diperpanjang, Begini Penjelasan Disdikpora
- Pecinta Honda Scoopy Merapat, Astra Motor Yogyakarta Hadirkan Edisi Spesial Dengan Modif Decal
- A New Chapter Of Excellence: Fresh Look , Better Service , Four Star Standart
- Sidang Perdana Perkara Perdata Mbah Tupon Ditunda Lantaran Tergugat Mangkir
Advertisement
Advertisement
