Advertisement
Politikus PKS Desak Aparat Tuntaskan Kasus Pembakaran Bendera Tauhid
Pembakaran bendera tauhid. - Youtube
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal DIY mendesak aparat untuk segera menuntaskan kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang terjadi di Jawa Barat. Pengadilan dinilai menjadi lembaga paling fair dalam memutuskan bersalah atau tidaknya pelaku pembakaran.
Politikus PKS asal DIY Sukamta menilai persoalan pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid harus segera diselesaikan. Ia sepakat jika pengadilan sebaiknya yang memutuskan pelaku bersalah atau tidak. Sukamta tidak menampik jika memungkinkan diselesaikan melalui mekanisme kultural ketika pelaku menyatakan diri merasa bersalah. Terpenting kata dia, aparat keamanan harus segera menuntaskan kasus tersebut agar tidak melebar kemana-mana, mengingat persoalan itu sangat sensitif.
Advertisement
"Diproses pengadilan saja supaya segera selesai, diadili. Kalau terbukti bersalah biar yang memutus pengadilan, kalau tidak bersalah juga biar yang memutuskan pengadilan, biar fair," terangnya saat dimintai komentar di sela-sela diskusi di Kota Jogja, Selasa (23/10/2018).
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan kalimat tauhid merupakan kalimat suci yang tidak boleh dinodai. Harapannya semua pihak bisa menghormati simbol agama tersebut. Selain itu, meski suatu kelompok tidak setuju terhadap kelompok lain sebaiknya jangan sampai menodai simbol agama.
"Karena itu persoalan sensitif sebaiknya janganlah masuk pada simbol-simbol sakral seperti itu," ujarnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat, jika ada ketidaksetujuan pada satu kelompok sebaiknya jangan membuat kelompok lain melakukan hal sensitif bagi seluruh umat Islam. "Kalau memang tidak setuju dengan simbol HTI, oke, tetapi kan kalimat tauhid itu milik bersama umat Islam," katanya.
Selain itu masyarakat sebaiknya bijak dalam menanggapi informasi kasus ini yang bertebaran di medsos selama dua hari ini. "Berita itu kan sebetulnya cermin kejadian di masyarakat, yang penting proporsional, tidak hoaks," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Duh, Desentralisasi Sampah DIY Mundur Lagi Menjadi Mei 2024
Tidak Berizin, Satpol PP Jogja Menyegel Empat Reklame Papan Nama Toko
Perekrutan Badan Ad Hoc Pilkada DIY Dibuka Pekan Depan, Netralitas Jadi Tantangan
Pencegahan Kecelakaan Laut di Pantai Selatan, BPBD DIY: Dilarang Mandi di Laut
Advertisement
Karang Taruna di Bantul Diajak Mencegah Praktik Politik Uang dalam Pilkada 2024
Siap-siap Lur, Pemkab Kulonprogo Buka 90 Formasi CPNS dan PPPK untuk 205 Posisi, Berikut Rinciannya
Jelang Hari Kesiapsiagaan Bencana, BPBD DIY Siapkan Rangkaian Kegiatan untuk Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
KPU Buka Layanan Konsultasi bagi Paslon Perseorangan di Pilkada Kota Jogja
Stok dan Jadwal Donor Darah di Jogja Hari Ini, Jumat 19 April 2024
Advertisement
Didukung 17 PAC PDIP, Joko Purnomo Siap Maju di Pilkada Bantul
Perhatian! Berikut Syarat dan Tahapan Paslon Maju Lewat Jalur Independen di Pilkada Sleman
Bolos Kerja Lebih dari 28 Hari, Seorang ASN di Sleman Dipecat
Termasuk Jogja, BMKG Ingatkan Sebagian Besar Wilayah Indonesia Waspada Cuaca Ekstrem
Pemkab Sleman Berupaya Mempercepat Penurunan Angka Stunting
Advertisement
Kapolresta Jogja Klaim Angka Kejahatan Jalanan Dapat Ditekan Selama Libur Lebaran 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Densus 88 Menangkap Lagi Satu Terduga Teroris, Total Delapan Orang
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Penganiaya Penjual Bakwan Kawi di Gowongan Akhirnya Dilepas, Ini Penyebabnya
- Jelang Pilkada, KPU Jogja Siapkan Badan Adhoc dan Buka Konsultasi untuk Paslon Independen
- DPC Gerindra: Usung Budi Waljiman, Jajaki Tokoh Lain hingga Jalin Komunikasi dengan Partai Koalisi
- Jaring Masukan, Bapelkes DIY Gelar Forum Komunikasi Publik
- Taman Pintar Dikunjungi 3 Ribu Lebih Wisatawan Sehari Selama Libur Lebaran
Advertisement
Advertisement
